Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison/Net

Dunia

Bela Pakta AUKUS, Scott Morrison: Kapal Selam Prancis Tak Bisa Penuhi Kepentingan Strategis Australia

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 16:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ada alasan strategis dalam keputusan Australia untuk membatalkan kontrak pembelian kapal selam buatan Prancis, dan memilih menjalin pakta pertahanan dengan Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS).

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran yang mendalam dan serius bahwa kapal selam kelas Attack yang dirancang Prancis tidak mampu memenuhi kepentingan strategis Canberra.

"Mereka akan memiliki banyak alasan untuk mengetahui bahwa kami memiliki kekhawatiran yang mendalam dan serius bahwa kemampuan yang diberikan oleh kapal selam Attack tidak akan memenuhi kepentingan strategis kami," kata Morrison dalam jumpa pers pada Minggu (19/9), seperti dimuat 9News.


"Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami akan membuat keputusan berdasarkan kepentingan nasional strategis kami," tegas dia.

Morrison mengatakan, masalah itu telah disampaikan sejak beebrapa bulan lalu, baik melalui menteri pertahanan dan saluran lainnya. Ia juga menyebut ada berbagai masalah di awal kontrak.

"Penilaian strategis berdasarkan saran intelijen dan pertahanan terbaik adalah bahwa kapal selam yang dirancang Prancis tidak akan menjadi pilihan terbaik," tekan Morrison.

Dengan pertimbangan itu, ia melanjutkan, Australia berusaha mencari kapal selam berkemampuan tertinggi untuk mendukung operasi pertahanan.

Meski begitu, Morrison mengatakan, ia memahami kekecewaan Prancis. Tetapi keputusan itu akan melindungi kepentingan Australia.

"Saya tidak menyesali keputusan untuk mengutamakan kepentingan nasional Australia. Saya tidak akan pernah menyesalinya," kata Morrison.

Dengan pakta AUKUS, Inggris dan AS berkomitmen untuk mendukung Australia dengan armada kapal selam bertenaga nuklir. Hal itu mengakhiri kesepakatan antara Canberra dan Paris untuk mendapatkan 12 kapal selam bernilai 66 miliar dolar AS.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya