Berita

Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah/Juru Bicara Kementrian Investasi Tina Talisa/Net

Ekbis

Diluncurkan Agustus, OSS UU Cipta Kerja Sudah Terbitkan Lebih Dari 200 Ribu NIB

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 02:21 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah menerbitkan lebih dari 200 ribu Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak digunakan pertama kali tanggal 4 Agustus 2021.

Total penerbitan NIB selama periode 4 Agustus hingga 18 September 2021 pukul 07.30 WIB sebanyak 205.373. Jumlah ini terdiri dari usaha perseorangan sebanyak 187.435 dan badan usaha sebanyak 17.938.

Penerbitan NIB harian tertinggi terjadi minggu lalu, yaitu pada Kamis (9/9) yang mencapai angka sebesar 13.697 dan Jumat (10/9) sejumlah 13.737. Rekor seperti ini tidak pernah terjadi sejak Sistem OSS 1.0 aktif digunakan tanggal 21 Juni 2018 lalu. Sejak OSS 1.0 hingga OSS 1.1, rata-rata jumlah penerbitan NIB berkisar 3-5 ribu per hari.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko pada 9 Agustus yang lalu, sistem ini harus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dan data memang menunjukkan bahwa 98,8 persen NIB yang diterbitkan adalah pelaku UMK,” jelas Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah/Juru Bicara Kementrian Investasi Tina Talisa, Sabtu (18/9).

OSS Berbasis Risiko ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), tepatnya Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Aturan pelaksana lain dari UU CK, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM).

Di dalamnya mengatur kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat risiko rendah yang mendapat keistimewaan berupa perizinan tunggal, yakni NIB berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi produk yang wajib halal dan/atau SNI.

Seperti disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tanggal 9 Agustus lalu, Sistem OSS Berbasis Risiko saat ini dalam tahap 80 persen dari seluruh fitur dan fungsi yang harus disediakan. Proses perbaikan dan pengembangan dilakukan hingga akhir tahun 2021.

“Integrasi sistem dengan Kementerian/Lembaga terus kami upayakan untuk dipercepat dan disempurnakan. Sejalan dengan itu, komunikasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting yang perlu ditingkatkan. Semua masukan, pertanyaan, dan saran dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha sangat bermakna bagi perbaikan dan pengembangan sistem. Terima kasih banyak,” pungkas Tina Talisa.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

UPDATE

Songsong Pemilu 2024, PKB Terus Rapatkan Barisan untuk Capreskan Cak Imin

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:32

PBNU: Pernyataan Menag Yaqut Tidak Pas dalam Membangun Spirit Kenegarawanan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:02

MUI Ingatkan Umat Muslim Ikuti Anjuran Pemerintah Kendalikan Covid-19

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:01

Sekjen NU: Pernyataan Menag Yaqut Kurang Bijaksana, Kemenag Adalah Hadiah Negara untuk Semua Agama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:44

Profesor Sudarnoto: Statement Ketum PBNU dan Menag Yaqut Berpotensi Melanggar Prinsip Demokrasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:18

Fuad Bawazier: Pinjol Lebih Tepat Disebut Pinjaman Jahat Orang Liar

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:13

Demokrat Ingatkan PDIP, Jangan Sibuk Klaim Prestasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:43

Deklarasi RKS Pekanbaru, Emak-emak Siap Menangkan Sandiaga Uno di Pilpres 2024

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:26

Memecah Belah Umat, Yaqut Qolil Qoumas Wajib Tarik Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:08

Presiden Poknas Beberkan Strategi Milenial Hadapi Disrupsi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:50

Selengkapnya