Berita

Koordinator TPDI sekaligus advokat Peradi, Petrus Salestinus/Net

Hukum

Diingatkan, Jaksa Agung Jangan Tempatkan Pimpinan Jaksa Berwatak Preman di NTT

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 01:03 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Perbuatan Kepala Kejasaan Negeri (Kajari) Sikka, NTT, Fahmi yang diduga melakukan tindakan persekusi, intimidasi, fitnah hingga mengajak duel Kepala Dinas Kesehatan Sikka Petrus Herlemus sangatlah tidak dibenarkan dan termasuk perbuatan tercela seorang pejabat penegak hukum.

Demikian ditegaskan Koordinator TPDI sekaligus advokat Peradi, Petrus Salestinus dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu dini hari (19/9).

Menurut Petrus, sikap Fahmi sangat disayangkan dan sangat tidak patut untuk dilakukan oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri. Jangan karena Kejaksaan Negeri merupakan satu-satunya pelaksana kekuasan negara di bidang penuntutan (dominus litis), di daerah hukumnya yakni Kabupaten/Kota, lantas Kajari boleh bertindak sewenang-wenang, congkak dan tidak menghargai budaya kerja sesama pejabat di Sikka.

"Tongkat komando, logo, lambang di dada dan bintang kaleng warna kuning atau kuningan di pundak, tidak boleh dimaknai untuk memberi bobot seorang Kajari menjadi congkak, merasa diri lebih hebat dari yang lain dan berperilaku sebagai jagoan preman pasar (berwatak preman), melainkan dimaksudkan untuk mengabdi, mengayomi dan melayani rakyat," kata Petrus.

Oleh karena itu, Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT harus perhatikan pola rekrutmen penempatan Kajari-Kajari di NTT agar terhindar dari kesalahan menempatkan Kajari yang berwatak preman pasar sebagaimana yang disebut-sebut dilakukan Fahmi terhadap Petrus Herlemus.

"Kajari Sikka Fahmi harus dicopot, karena tindakannya itu dapat dikategorikan sebagai main hakim sendiri, berpotensi menjadi tindak pidana, terlebih-lebih melakukan aksi premanisme yang merendahkan martabat Kejaksaan RI, mencoreng wajah jaksa Agung dan Kejati NTT beserta seluruh insan ASN di Sikka," demikian Petrus.



Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

Kecewa Jokowi ke Kalimantan, Mahasiswa: Pengkhianat!

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:34

UPDATE

Hari Ini, Azis Syamsuddin dan Ajay Muhammad Priatna Jadi Saksi Kasus Stepanus Robin

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:24

Wibawa Menag Yaqut Naik kalau Mau Minta Maaf kepada Publik

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:11

Fauci: Vaksin Covid Anak Usia 5 hingga 11 Tahun Segera Tersedia pada November

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:04

Kereta Cepat Jakarta Bandung Semoga Tak Senasib Bandara Kertajati

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:57

Israel Mantap Lanjutkan Pembangunan Ribuan Rumah Pemukim Yahudi di Tepi Barat

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:47

China Waspada, 11 Provinsi Kembali Dikepung Virus Corona

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:29

Ketua Fraksi PAN Minta Presiden Jokowi Tegur Menag Yaqut

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:27

Pemimpin Oposisi Sesalkan Pengusiran 10 Dubes: Erdogan dengan Cepat Menyeret Turki Ke Jurang

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:20

Walikota Distrik Klaipeda Lithuania yang Ditahan karena Pelanggaran Perbatasan Akhirnya Dibebaskan

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:00

Ponsel Jurnalis NYT Diretas Malware Israel, Peneliti Tuding Arab Saudi sebagai Biang Kerok

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:51

Selengkapnya