Berita

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Imelda Sari/Repro

Politik

Demokrat: Masih Ada Anggota Dewan yang Belum Menunjukkan Kemampuannya Membela Kepentingan Rakyat

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 14:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kinerja anggota parlemen belakangan mulai dipertanyakan masyarakat, setelah terungkap besaran pendapatan yang diterima mereka.

Seperti yang di sampaikan Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Krisdayanti, yang mengakui besaran gaji pokok yang dia terima setiap bulan mencapai Rp 16 juta, ditambah uang tunjangan sebesar Rp 59 juta.

Menurut sejumlah pemerhati, blak-blakan Krisdayanti mengenai pendapatan anggota DPR tidak menjadi masalah. Hanya saja, dengan gaji sebesar itu muncul pertanyaan: "Apakah sudah menjalani peranannya secara maksimal sebagai penyambung lidah rakyat?


Hal ini yang kemudian turut ditanggapi DPP Partai Demokrat, dalam diskusi Polemik Trijaya FM bertajuk "Gaji dan Kinerja Wakil Rakyat yang Terhormat" pada Sabtu siang (18/9).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Imelda Sari menyampaikan, produktifitas anggota DPR RI dari fraksi Demokrat yang cukup efektif dalam mendorong aspirasi masyarakat, meskipun sebelumnya masih ada yang masih enggan bersuara.

Namun katanya, saat ini pimpinan fraksi diminta oleh DPP Partai Demokrat untuk mulai menyuarakan aspirasi masyarakat, baik itu terjun langsung ke lapangan atau melalui media.

"Sehingga kegiatan mereka termonitor dan bisa terlihat dan juga pertanggung jawaban kepada publik. Misalnya saya tahu Bang Hinca Pandjaitan itu bukan hanya membuat bentuk pelaporan di sosial media, tetapi juga membuat buku," kata Imelda.

Akan tetapi di sisi yang lain, Imelda menyayangkan anggota DPR fraksi Demokrat yang dinilai DPP masih belum bisa menunjukkan kemampuannya dalam membela kepentingan masyarakat secara luas. Meskipun dalam praktiknya, ada anggota DPR RI yang tetap terjun ke masyarakat dan menyuarakan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihannya (Dapil).

"Kalau ini saya melihatnya justru itu mereka berusaha ada, masih ada anggota dewan yang belum mau muncul dan juga dari sisi, misalnya, publikasi di sosial media dan media, masih belum menunjukan kemampuannya membela kepentingan-kepentingan rakyat baik di komisinya maupun di Dapilnya," demikian Imelda Sari.

Selain Imelda, turut hadir dalam diskusi daring tersebut yakni Politikus Gerindra Ferry Juliantono, Ketua Formappi Lucius Karus, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie dan mantan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Erick Satria Wardhana.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya