Berita

Ilustrasi kapal China/Net

Politik

Kapal Asing Masuk Natuna Utara, Bobby Rizaldi: Pemerintah Perlu Satu Komando Tegakkan Aturan ZEE Indonesia

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ribuan kapal asing yang masuk Perairan Natuna Utara berhasil diidentifikasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait asal negaranya.

Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S Irawan, menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR, Senin (13/9), ribuan kapal yang berasal dari negara tetangga Vietnam dan juga China terlihat dengan kasat mata masuk ke Perairan Natuna.

Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan, prinsipnya kapal asing memang boleh berlayar di zona ekonomi eklusif (ZEE) Indonesia, termasuk di Natuna Utara.


"Daerah ZEE memang perlintasan banyak kapal, mengenai jumlah pastinya, kami belum dapat info," ujar Bobby dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu siang (18/9).

Hanya saja, Bobby memberikan catatan terhadap kinerja Bakamla. Menurutnya, peran Bakamla sebagai badan keamanan perbatasan Indonesia tidak menunjukkan fungsi yang optimal.

"Saat ini belum ada kejelasan peran Bakamla yang dibentuk oleh UU Kelautan, belum berfungsi optimal, sehingga setiap ada provokasi kapal asing (sipil), selalu gagap menanganinya," terangnya.

Legislator Partai Golkar ini pun berharap ada evaluasi di pemerintah dalam membentuk komando yang jelas dalam penguatan perbatasan garis pantai Indonesia yang selama ini diidentifikasi sebagai fungsi Bakamla.

"Pemerintah perlu satu komando, mungkin di Kemenkopolhukam, agar ada kejelasan mengenai National Coast Guard yang setara dengan negara lain, dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di zona ZEE," tegasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya