Berita

Ilustrasi kapal China/Net

Politik

Kapal Asing Masuk Natuna Utara, Bobby Rizaldi: Pemerintah Perlu Satu Komando Tegakkan Aturan ZEE Indonesia

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ribuan kapal asing yang masuk Perairan Natuna Utara berhasil diidentifikasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait asal negaranya.

Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S Irawan, menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR, Senin (13/9), ribuan kapal yang berasal dari negara tetangga Vietnam dan juga China terlihat dengan kasat mata masuk ke Perairan Natuna.

Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan, prinsipnya kapal asing memang boleh berlayar di zona ekonomi eklusif (ZEE) Indonesia, termasuk di Natuna Utara.


"Daerah ZEE memang perlintasan banyak kapal, mengenai jumlah pastinya, kami belum dapat info," ujar Bobby dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu siang (18/9).

Hanya saja, Bobby memberikan catatan terhadap kinerja Bakamla. Menurutnya, peran Bakamla sebagai badan keamanan perbatasan Indonesia tidak menunjukkan fungsi yang optimal.

"Saat ini belum ada kejelasan peran Bakamla yang dibentuk oleh UU Kelautan, belum berfungsi optimal, sehingga setiap ada provokasi kapal asing (sipil), selalu gagap menanganinya," terangnya.

Legislator Partai Golkar ini pun berharap ada evaluasi di pemerintah dalam membentuk komando yang jelas dalam penguatan perbatasan garis pantai Indonesia yang selama ini diidentifikasi sebagai fungsi Bakamla.

"Pemerintah perlu satu komando, mungkin di Kemenkopolhukam, agar ada kejelasan mengenai National Coast Guard yang setara dengan negara lain, dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di zona ZEE," tegasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya