Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova/Net

Dunia

Singgung Pakta AUKUS, Moskow Ingatkan Canberra untuk Patuhi Kewajiban sebagai Negara Bebas Nuklir

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021 | 14:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pakta AUKUS menarik perhatian dunia, termasuk juga Rusia. Terkait langkah Australia menjadi bagian dari inisiatif itu, Moskow mengingatkan agar Canberra tidak melupakan kewajibannya tentang prinsip negara bebas nuklir.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, pada Kamis (16/9) mengatakan, sejauh ini Moskow ikut memberikan perhatiannya terhadap rencana yang dirilis Canberra sebagai bagian dari inisiatif keamanan trilateral baru Amerika Serikat, Australia dan Inggris (AUKUS).

"Kami percaya bahwa menjadi negara bebas nuklir dan peserta setia dari Perjanjian Non-Proliferasi , Canberra akan mematuhi kewajibannya di bawah perjanjiannya dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan protokol tambahannya. Kami berharap Canberra akan memastikan kerja sama yang diperlukan dengan badan tersebut," kata Zakharova, seperti dikutip dari Tass.


Inggris, AS, dan Australia, mengumumkan pembentukan inisiatif keamanan baru (AUKUS) pada Kamis (16/9).
Sebagai bagian dari pakta tersebut, Canberra berencana untuk membangun setidaknya 8 kapal selam nuklir untuk melengkapi kembali angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah AS menggunakan teknologi Amerika dan Inggris. Kapal selam itu yang pertama akan mulai beroperasi pada tahun 2036.

Untuk alasan ini, Canberra mengakhiri kontrak pertahanan terbesar dalam sejarahnya dengan Prancis.

Keputusan itu telah disebut oleh Prancis sebagai 'tikaman dari belakang'.

Beijing memperingatkan bahwa pembentukan AUUKUS akan memperburuk perlombaan senjata, dan meminta anggota aliansi untuk meninggalkan mentalitas era Perang dingin dan "konsep geopolitik yang berpikiran sempit."

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya