Tidak Sehat, jika Reshuffle hanya Tukar Guling Menteri

Jika dalam kocok ulang kabinet atau reshuffle hanya tukar guling posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menpan RB, Joko Widodo, seharusnya dihindari lantaran dianggap hanya mengurus kepentingan politik dan kekuasaan PDI Perjuangan.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, jika reshuffle hanya untuk melayani kepentingan PDIP dan mengambil alih Plt kepala daerah di 2022 dan 2023, hal tersebut dianggap bukan untuk kepentingan bangsa dan sistem tata kelola negara yang sehat.

"Kenapa? Karena hanya layani kepentingan PDIP dan kepentingan politik tertentu saja. Dan ini mengherankan. Dan perlihatkan Jokowi hanya sebagai petugas partai yang layani PDIP," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/9).

Muslim pun hingga saat ini masih heran dengan keputusan yang tak masuk diakal dengan keputusan kepala daerah yang habis jabatan di 2022 dan 2023 dimundurkan ke 202rl4 dengan alasan pandemi Covid-19 dan penghematan anggaran.

"Tapi kenapa anggaran yang seret dan di masa covid lagi tinggi-tingginya, pemilihan kepala di sejumlah daerah termasuk di Solo dan Medan tahun 2020 diadakan sehingga termasuk terpilihnya anak dan mantunya Jokowi? Jadi kalau dilihat dari alasan itu, maka pemunduran pemilihan kepala daerah yang dimundurkan pada 2024, sangat tidak tepat," jelas Muslim.

Apalagi kata Muslim, jika reshuffle hanya memutar posisi Tjahjo Kumolo menjadi Mendagri dan Tito Karnavian menjadi Menpan RB, maka artinya Jokowi cuma mau mengurus kepentingan politik dan kekuasaan PDIP saja.

"Reshuffle demikian dapat dikatakan tidak sehat. Reshuffle itu semestinya untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar," pungkas Muslim.