Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Dr. Wijayanto/Repro
Politisasi riset adalah salah satu ciri kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Bahkan hasil kajian Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan para ilmuwan politik dalam dan luar negeri, ada terjadi kemunduran kualitas demokrasi secara signifikan di Indonesia.
Begitu dikatakan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Dr. Wijayanto.
Wijayanto mengatakan, kebijakan riset di kampus-kampus Indonesia saat ini justru menjadi legitimasi dari kebijakan.
"Bukannya sebuah kebijakan pemerintah dievaluasi dulu dengan riset yang benar dari akademisi kampus, dan dinilai berdasar standar akademis?" kata Wijayanto melalui keterangannya, Kamis (16/9).
Ia juga mencontohkan bahwa di Indonesia pada Januari 2021 saja telah terjadi 100-an lebih bencana alam. Sebab terbanyak ditengarai dari rusaknya lingkungan, ruang terbuka hijau yang berganti menjadi perumahan dan gedung, daerah aliran sungai yang juga rusak.
"Ironisnya, dunia akademis malah memberikan rekomendasi dari sebuah kebijakan yang nyata-nyata tidak lulus AMDAL, misalnya," ucap dia, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Hal itu juga terjadi pada sikap dan kebijakan para pejabat tinggi di Indonesia yang cenderung antisains dan mengabaikan suara-suara akademisi tentang sikap yang benar menghadapi awal merebaknya pandemi Covid-19.
Tergerusnya kebebasan sipil dan kebebasan akademik di kampus agaknya juga menjadi dasar dari tergerusnya kemandirian dan kebebasan ilmiah melalui dileburnya lembaga-lembaga riset dan teknologi ke dalam suatu Badan Riset dan Inovasi (BRIN).
“Hal itu ditengarai adalah akibat dari menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia yang dibajak oleh oligarki dengan memunggungi hak warga negara. Agaknya persekongkolan oligarki dengan kekuasaan adalah rangkaian dari upaya untuk melanggengkan kekuasaan," bebernya.
Ia menyatakan bahwa politisasi ilmu pengetahuan dan dunia akademik menjadi ciri menurunnya kualitas demokrasi berikutnya.
Dunia akademisi kampus saat ini lebih didominasi oleh urusan teknis seputar borang akreditasi, urusan SPJ penelitian.
"Urusan teknis ketimbang bergelut dengan data riset, diskusi ilmiah nasional dan internasional seperti yang dengan nyaman dilakukan oleh para ilmuwan dan akademisi di luar negeri,†ujarnya.
“Hal itu menjadi semakin runyam ketika kini para akademisi diwajibkan melakukan apel pagi setiap jam 10.00 meski pada jam yang sama ada jadwal mengajar," tutup Wijayanto.
