Berita

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra/RMOL

Politik

Pagu Rp 86 Triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024 Diprotes DPR, KPU: Itu Termasuk Penguatan Infrastruktur

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 20:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai terlampau besar oleh DPR RI.

Dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, pemerintah yang diwakil Kemendagri, serta peneylenggara Pemilu KPU dan Bawaslu, siang tadi, Ketua KPU, Ilham Saputra, menyampaikan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 86 triliun.

Pimpinan Komisi II DPR RI keberatan dengan jumlah anggaran tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, angka tersebut terlalu fantasis menurutnya, jika dibandingkan dengan anggaran Pemilu Serentak 2019 yang hanya mencatatkan anggaran Rp 27 triliun.


Ilham Saputra menjelaskan lebih lanjut mengenai besaran anggaran Pemilu Nasional dan Pilkada Serenatk 2024 yang sangat tinggi tersebut, saat ditemui seusai Raker di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang (16/9).

Kata Ilham, untuk anggaran yang disusun KPU mencoba merasionalisasi kebutuhan untuk kesiapan insititusi penyelenggara mengahadapi hajatan besar demokrasi Indonesia tersebut, yang rencananya dimulai tahapannya pada tahun depan.

"Anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung," ujar Ilham.

Alasan KPU memasukkan anggaran infrastruktur ke dalam pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 adalah karena melihat kondisi satua kerjanya di daerah yang perlu ditingkatkan. Apalagi mengingat pada 2024 akan menyelenggaraan pemilihan pemimpin di tingkat pusat hingga daerah secara serentak.

"Kantor-kantoor kami banyak yang sewa, masih ada yang dipinjamkan Pemda. Tentu kami lihat rasionalisasi kita terkait anggaran pemilu," demikian Ilham Saputra.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya