Pagu Rp 86 Triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024 Diprotes DPR, KPU: Itu Termasuk Penguatan Infrastruktur

Pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai terlampau besar oleh DPR RI.

Dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, pemerintah yang diwakil Kemendagri, serta peneylenggara Pemilu KPU dan Bawaslu, siang tadi, Ketua KPU, Ilham Saputra, menyampaikan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 86 triliun.

Pimpinan Komisi II DPR RI keberatan dengan jumlah anggaran tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, angka tersebut terlalu fantasis menurutnya, jika dibandingkan dengan anggaran Pemilu Serentak 2019 yang hanya mencatatkan anggaran Rp 27 triliun.

Ilham Saputra menjelaskan lebih lanjut mengenai besaran anggaran Pemilu Nasional dan Pilkada Serenatk 2024 yang sangat tinggi tersebut, saat ditemui seusai Raker di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang (16/9).

Kata Ilham, untuk anggaran yang disusun KPU mencoba merasionalisasi kebutuhan untuk kesiapan insititusi penyelenggara mengahadapi hajatan besar demokrasi Indonesia tersebut, yang rencananya dimulai tahapannya pada tahun depan.

"Anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung," ujar Ilham.

Alasan KPU memasukkan anggaran infrastruktur ke dalam pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 adalah karena melihat kondisi satua kerjanya di daerah yang perlu ditingkatkan. Apalagi mengingat pada 2024 akan menyelenggaraan pemilihan pemimpin di tingkat pusat hingga daerah secara serentak.

"Kantor-kantoor kami banyak yang sewa, masih ada yang dipinjamkan Pemda. Tentu kami lihat rasionalisasi kita terkait anggaran pemilu," demikian Ilham Saputra.