Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri, di acara webinar KPK bertajuk "Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?/Repro

Politik

Firli Bahuri: Manajemen ASN dan Pengawasan Ketat, Kunci Tutup Ruang Jual Beli Jabatan

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 18:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Manajemen aparatur sipil negara (ASN) dan pengawasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi berupa jual beli jabatan.

Begitu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat menjadi Keynote Speech di acara webinar KPK bertajuk "Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?" yang disiarkan di akun Youtube KPK, Kamis sore (16/9).

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo ini, Firli menjelaskan bahwa dalam pencegahan Korupsi, KPK mengembangkan program Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Setidaknya program-program ini adalah tatacara untuk mengatasi sering terjadinya rentan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara," ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (16/9).

Khusus terkait dengan jual beli jabatan kata Firli, setidaknya ada beberapa program yang dikembangkan oleh KPK. Di antaranya, manajemen ASN.

"Bilamana manajemen ASN kita letakkan pada posisi yang tepat, dan kita pedomani, serta kita jadikan sebagai tatacara disiplin pengelolaan ASN, maka tentu lah jual beli jabatan tidak akan terjadi," kata Firli.

Karena kata Firli, dalam rangka manajemen ASN, diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

"Saya ingin katakan disini, bahwa tidak akan pernah terjadi jual beli jabatan apabila seleksi jabatan, pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, kompetitif, kejujuran dan juga dilaksanakan sebagaimana mestinya," jelas Firli.

Selanjutnya kata Firli adalah, pengawasan terkait SDM dan pembinaan SDM.

"Apa yang bisa kita kerjakan, tidak ada kecuali kita melakukan pengawasan yang ketat. Kita melibatkan aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Bisa juga kita melibatkan aparatur pengawas eksternal," terang Firli.

Dalam rangka pencegahan jual beli jabatan sambung Firli, bisa dicegah sedini mungkin dengan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

"Pastikan semua berjalan sesuai dengan merit system, yang ketiga adalah lakukan pengawasan secara ketat tidak hanya oleh pengawas internal tetapi juga melibatkan pengawas eksternal," tutur Firli.

Yang paling penting kata Firli, yaitu pengawasan yang dilakukan secara bertahap. Mulai dari perencanaan, pengesahan kebijakan, implementasi kegiatan, maupun dalam rangka pengawasan akhir kebijakan dilaksanakan.

"Sehingga menutup ruang untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jual beli jabatan," pungkas Firli.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Angkat Bicara Soal Kasus Brigjen Junior, Ketum PPAD: Pimpinan TNI Perlu Kearifan Tinggi

Selasa, 12 Oktober 2021 | 22:18

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:57

UPDATE

KPK Terus Telusuri Penerimaan Uang Suap oleh Bupati Puput Tantriana Sari dan Suaminya

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:29

Komandan Kelompok Jihad Jamaat Nasr Al-Islam Wal Muslimin Tewas di Tangan Pasukan Prancis

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:23

Sosok Santri dan Perang Badar Melawan Korupsi di Bumi Pertiwi

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:06

Tasmania Siap Buka Kembali Perbatasan untuk Pengunjung Lokal dan Internasional Mulai Pertengahan Desember

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:04

Melkiades Laka Lena: Dua Tahun Jokowi-Maruf Mampu Jawab Tantangan Pengendalian Pandemi Covid-19

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:56

Kembangkan Ekonomi Syariah, Erick Thohir Buka Perwakilan Khusus MES di Luar Negeri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:54

Jelang Pemilihan Ketum IMM ke-XIX, Keran Dukungan untuk MHP Makin Deras

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:54

Kecepatan Tak Terkontrol, Pesawat Kargo Jayawijaya Dirgantara Tergelincir di Bandara Sentani

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:44

Misbakhun: Dua Tahun Jokowi-Maruf Berhasil Seimbangkan Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:24

Permudah Pembelian Uang Kripto, Walmart Luncurkan ATM Bitcoin

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:21

Selengkapnya