Mendagri Tito Karnavian saat usai RDP dengan DPR dan KPU/RMOL
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta untuk meninjau ulang usulan anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 senilai Rp 86 triliun.
Anggaran tersebut dipandang terlalu tinggi mengingat saat ini Indonesia masih bergelut dengan pandemi Covid-19.
Permintaan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).
Tito Karnavian mengatakan, meskipun dari aspek kesehatan, kasus Covid-19 sudah terlihat mulai melandai. Namun, Indonesia masih membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.
"Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," kata Tito.
Tito pun membandingkan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2024. Pemilu 2014, total anggaran kurang lebih Rp 16,186 triliun, Pemilu 2019 berjumlah Rp 27,479 triliun dan penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp 86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.
Menurutnya, besarnya anggaran itu perlu kembali dipertimbangkan mengingat kondisi negara masih berupaya pulih dari dampak pandemi.
"Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detil satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 Triliun ke Rp 27 triliun, ke Rp 86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," ujarnya.
"Apalagi tahapannya kalau di 2022 dimulai, ini harus kita pertimbangkan betul," pungkasnya.
KPU RI telah menjelaskan sebelumnya, bahwa anggaran tersebut terbagi pada pembiayaan tahapan setiap tahunnya.
Rinciannya anggaran tahun 2021 sebesar Rp 8,4 triliun; tahun 2022 sebesar Rp 13,2 triliun; tahun 2023 sebesar Rp 24,9 triliun; tahun 2024 sebesar Rp 36,5 triliun, dan terakhir tahun 2025 sebesar Rp 3 triliun.
