Berita

Taliban/Net

Dunia

Lebih Terbuka, Taliban 2021 Berbeda dengan Taliban 1996

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 14:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Bayangan publik terhadap Taliban di rezim terdahulu tampaknya sulit dihilangkan ketika kelompok itu berhasil merebut kembali kendali pemerintahan pada pertengahan Agustus lalu.

Tetapi pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, menyoroti banyaknya perbedaan antara Taliban saat ini dan di masa lalu.

"Ketika mereka menang perang sipil 1996, mereka membunuh pemimpin sebelumnya, (Mohammad) Najibullah misalnya. Tapi hari ini mereka tidak melakukan itu," kata Teguh dalam Diplomatic Forum yang digelar Voice of Indonesia bertajuk "New Geopolitical Map After Taliban's Return to Power" pada Kamis (16/9).


Selain itu, wartawan senior ini juga menggarisbawahi berbagai upaya Taliban untuk membuka diri terhadap dunia internasional. Taliban melakukan dialog di Doha, Qatar. Mereka berkomunikasi dengan China dan berbagai mitra lainnya, termasuk Indonesia.

Pemimpin Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar yang saat ini menjadi Wakil Perdana Menteri Afghanistan juga telah melakukan dua kali kunjungan ke Jakarta untuk bertemu dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Mereka mempelajari Pancasila. Mereka melihat bagaimana Indonesia dengan banyaknya perbedaan masih menjadi satu negara," terangnya.

"Saya pikir dan saya harap, dari berbagai pengalaman itu, Taliban bisa membentuk pemerintahan untuk Afghanistan, bukan hanya untuk Pashtun," imbuhnya.

Terlepas dari itu, Teguh yakin, Taliban menyadari dukungan dunia internasional untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan demokratis.

Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Muhammad Faisal Fayyaz yang turut hadir dalam kegiatan itu juga mengatakan, pemerintahannya terus mendorong agar Taliban merealisasikan komitmen mereka membentuk pemerintahan Afghanistan yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

"Itu prioritas kami untuk berbicara dengan Taliban, agar mereka juga berbicara dengan pihak-pihak lainnya. Perdana Menteri kami (Imran Khan) mengatakan, kami tidak boleh menjauhi mereka, kami harus mendorong mereka merealisasikan janji mereka, dan memberikan insentif," jelasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya