Berita

Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI), Usman Hamid/Net

Politik

Indonesia Alami Regresi Demokrasi Serius yang Mirip seperti Orde Baru

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bangsa Indonesia belakangan dinilai telah mengalami kemunduran demokrasi yang cukup serius. Hal ini ditandai dengan adanya pelemahan lembaga hingga sikap represif aparat hukum.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI), Usman Hamid seiring peringatan hari demokrasi internasional yang jatuh pada 15 September 2021.

“Indonesia mengalami regresi demokrasi yang serius. Ini adalah dampak pelemahan lembaga-lembaga demokrasi produk reformasi oleh kekuatan politik yang korup,” ucap Usman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/9).


Ia memandang, ada kecenderungan pemerintah melakukan pembungkaman kebebasan berekspresi dengan melibatkan aparat melalui pendekatan security appropach. Hal ini dinilai berlebih dan mirip seperti gaya kepemimpinan orde lama.

"Sebagian besar mereka merupakan elite-elite politik baru. Sebagian lagi diinkubasi pada masa orde baru. Presiden Jokowi harus mencegah regresi demokrasi lebih jauh,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Direktur PVRI, Anita Wahid menambahkan bahwa peningkatan sikap kritis seperti gerakan mahasiswa dan pemuda justru dikucilkan, bahkan mengalami pelarangan serta kriminalisasi.

“Hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia juga terus mengalami kemunduran, seperti yang dikemukakan freedom house dalam laporannya Freedom in the World 2021,” demikian Anita.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya