Berita

Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Kementerian Dalam Negeri, dan DKPP/RMOL

Politik

Ketua KPU Usulkan Jadwal Pemilu dan Minta Jaminan Kesehatan Panitia Pelaksana

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan perencanaan Pemilu Serentak 2024 digelar pada 21 Februari 2024. Sementara, Pilkada Serentak digelar di akhir tahun, tepatnya 27 November.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Ilham Saputra dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).

Salah satu pertimbangan rencana tersebut untuk menghindari adanya irisan dari semua tahapan di antara Pemilu dan Pilkada. Pasalnya, pada tahun 2024 itu, baru pertama kali gelaran Pemilu dan Pilkada digelar di tahun yang sama.


"Jika pemilu dilaksanakan 21 Februari 2024 dan pemilihan (kepala daerah) 27 November 2024, maka tidak ada irisan masa kerja ad hoc pemilu dan pemilihan kepala daerah," kata Ilham.

Penyelenggara di tingkat ad hoc yang dimaksudkan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Jadi masa kerja bagi PPK dan PPS Pemilu berakhir 20 April 2024 dan masa kerja PPK dan PPS pemilihan (kepala daerah) bisa dimulai setelah April 2024," sambungnya.

Selain soal rencana pelaksanaan, Ilham juga menyampaikan supaya ada jaminan kesehatan bagi seluruh panitia ad hoc yang bertugas di Pemilu dan Pilkada.

Gambaran Pemilu Serentak 2019, data mencatat ada 722 panitia ad hoc meninggal, dan 798 sakit. Begitu juga di Pilkada Serentak 2020 juga tercatat sebanyak 117 orang meninggal dan 153 orang sakit.

"Tentu dengan kondisi ini kami memberikan usulan agar pemerintah perlu memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak bagi petugas kami," tandasnya.

Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Ketua Bawaslu, Abhan; dan Ketua DKPP, Muhammad.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya