China: Jepang Negara yang Paling Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengomentari Masalah Taiwan

Pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi terkait Taiwan dan Laut China Selatan membuat marah Kedutaan Besar China di Hanoi.

Kedubes China dalam pernyatannya pada Selasa (14/9) mengatakan bahwa pihaknya sangat menentang campur tangan Jepang dalam urusan dalam negeri China.

Kishi berkunjung ke Vietnam pada 11 September lalu dan bertemu Menhan Vietnam Phan Van Giang. Selama pertemuan, Kishi menyatakan penolakan kuat Jepang terhadap upaya sepihak yang ingin mengubah status quo dengan paksaan atau aktivitas apa pun yang meningkatkan ketegangan. Meskipun Kishi tidak menyebutkan nama, tetapi pernyataan itu merujuk pada aktivitas Beijing yang semakin tegas di Laut China Timur dan Selatan.

Kishi juga mengatakan Undang-Undang Penjaga Pantai China yang baru bisa meningkatkan ketegangan di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Selain itu dia juga mengomentari sejumlah masalah terkait urusan China dan Taiwan.

Kedutaan China lantas membantah dan mengutuk pernyataan Kishi itu.

"Sebagai undang-undang reguler China, Hukum Penjaga Pantai diberlakukan sesuai dengan hukum dan praktik internasional dan tidak menargetkan negara mana pun," kata Kedutaan, seperti dikutip dari Global Times, Rabu (15/9).

Beberapa negara termasuk Jepang sebenarnya telah membuat dan menegakkan hukum dan peraturan serupa, menurut Kedutaan China.

"China tidak pernah mengubah proposisinya tentang hak dan kepentingan maritimnya, atau menangani sengketa laut melalui kekuatan atau paksaan militer," kata mereka.

Kedutaan juga mengatakan bahwa Kepulauan Diaoyu dan pulau-pulau afiliasinya adalah wilayah bawaan China.

"Faktanya adalah, ternyata bukan China tetapi Jepang yang mencoba mengubah status quo melalui kekuatan di Kepulauan Diaoyu," kata kedutaan.

Tokyo secara terus menerus memprotes kehadiran penjaga pantai China di dekat Pulau Senkaku yang dikuasai Jepang, yang juga diklaim dan disebut oleh Beijing sebagai Diaoyu.

Kedutaan China mengatakan, "Jepang adalah maling teriak maling".

Mereka juga mengatakan bahwa Jepang adalah negara yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengomentari masalah Taiwan.

"Kami mendesak Jepang untuk tidak meremehkan resolusi dan kemampuan rakyat China untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial mereka," kata kedutaan.