Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi/Net

Politik

Kebijakan Sri Mulyani Pro Investor dan Tajam ke Bawah

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 07:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan dinilai tajam ke bawah dan hanya pro pada kelompok investor. Bahkan NKRI mendapat penafsiran kepanjangan lain, yaitu Negara Kesatuan Republik Investor.

“NKRI, Negara Kesatuan Republik Investor. Investasi untuk keruk sumber daya alam dan mineral,” tutur Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi kepada wartawan, Selasa malam (14/9).

Dia mengurai 3 kebijakan yang pro dengan investor. Yaitu dari bebas royalti batubara, bebas pajak barang mewah, dan bebas pajak kapal mewah.

“Sementara rakyat diuber pajak. Kebijakan Sri Mulyani tajam ke bawah,” sambungnya.

Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra mengurai bahwa penyebab utama ketimpangan adalah karena kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, terlalu berpihak kepada investor, bukannya kepada rakyat banyak.

“Istilah saya ini adalah kebijakan fiskal N.K.R.I atau Negara Kesatuan Republik Investor,” tuturnya.

Contohnya saja. Ada rencana melakukan tax amnesty jilid ke-2. Padahal dengan adanya tax amnesty sekali saja itu sudah menunjukkan ke mana keberpihakan pemerintahan ini, yaitu kepada investor dan pengusaha besar yang selama ini menggelapkan pajaknya dari Negara.

“Ini ada rencana mau diulang kembali, sungguh tak masuk akal!” sambungnya.

Lalu untuk investor juga ada kebijakan-kebijakan fiskal lain, seperti pajak pembebasan royalti batubara, pembebasan pajak barang mewah, pembebasan pajak kapal mewah, penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen ke 20 persen untuk perusahaan non publik dan dari 20 persen ke 17 persen untuk perusahaan publik, relaksasi pengurangan pembayaran PPh impor dan PPh pasal 25.

“Semuanya adalah kebijakan Menteri Keuangan,” tegasnya.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:57

UPDATE

Pekikan Spirit Baru Rebut Kemenangan Pemilu 2024 di HUT ke-57 Golkar: Airlangga Presiden!

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:17

Desa di Tolitoli Terdampak Banjir Bandang

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:00

Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 19:36

Akbar Tandjung hingga JK Hadiri Puncak HUT Golkar ke-57

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 19:18

PDIP Tak Tentukan Capres Hasil Survei, Orang Dekat Mega Ungkit Kepemimpinan SBY

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:55

Aktivis Perempuan Tuntut DPP Gerindra Copot Benjamin Kristianto yang Lakukan Asusila dan KDRT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:39

Didakwa Pasal Penculikan, Mantan Mendagri Italia Matteo Salvini Terancam Dibui 15 Tahun

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:18

Dukung Polri Berantas Pinjol Ilegal, Tagar #AyoPolisiSikatPinjol Trending di Twitter

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:14

RR Ready Bantu Selamatkan Garuda Tanpa Embel-embel Jatah Komisaris, tapi ...

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 17:55

Taiwan dan Slovakia Teken Tujuh Nota Kesepahaman, Mulai Bidang Pariwisata hingga Pengembangan Ruang Angkasa

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 17:40

Selengkapnya