Berita

Universitas Stanford di California/Net

Dunia

Ratusan Profesor Stanford Desak Pemerintah Amerika Hentikan Program Memburu Mata-mata China di Universitas

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 06:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Khawatir terjadi teror dan sikap rasial kepada para ilmuwan, sekelompok profesor Universitas Stanford mendesak Departemen Kehakiman AS untuk berhenti memburu mata-mata China di universitas-universitas Amerika.

Meskipun mengakui bahwa penting bagi AS untuk mengatasi masalah pencurian kekayaan intelektual dan spionase ekonomi, namun program tersebut telah menyimpang secara signifikan dari misi yang diklaimnya.

Lewat sebuah surat yang ditandatangani 177 anggota fakultas Stanford, mereka mendesak agar progam yang diluncurkan Pemerintahan Trump itu  segera dihilangkan.

"Ini merusak daya saing penelitian dan teknologi Amerika Serikat. Ini menjadi bias, yang pada akhirnya malah meningkatkan kekhawatiran tentang isu  rasial," kata surat itu.

Program tersebut terkesan sangat diskriminatif. Para profesor juga berpendapat bahwa ketika satu anggota fakultas diselidiki, banyak pendidik lain merasa terancam meskipun tidak memiliki riwayat kesalahan.

Menanggapi tuntutan tersebut, juru bicara Departemen Kehakiman Wyn Hornbuckle membela keputusan pemerintah.

"Pemerintah berdedikasi untuk melawan upaya pemerintah (China) yang melanggar hukum dan keamanan nasional Amerika, termasuk juga membahayakan ekonomi kita," katanya, seraya mengakui bahwa setiap keputusan tentu akan ada dampaknya, dalam hal ini kemungkinan ada  ancaman kejahatan rasial terhadap orang Asia-Amerika.  

Departemen Kehakiman telah menerbitkan rincian setidaknya 27 kasus yang terkait dengan keputusan pemerintah. Mereka yang diselidiki, beberapa mengakuan bersalah, beberapa kasus dibatalkan karena tidak ada bukti, dan beberapa  penyelidikan masih berlangsung.

Profesor di Institut Teknologi Massachusetts dan Universitas Harvard termasuk di antara mereka yang didakwa, seperti lima ilmuwan China yang mengunjungi para sarjana tahun lalu. Tuduhan terhadapnya kemudian dibatalkan pada bulan Juli.

Pada Kamis (9/9), seorang hakim federal di Tennessee akhirnya membebaskan seorang profesor yang dituduh menyembunyikan hubungan China dalam aplikasi hibah penelitian NASA-nya, karena jaksa gagal memberikan bukti bahwa dia bermaksud menipu pemerintah.

Peter Michelson, dekan senior Stanford untuk ilmu alam, salah satu penandatangan surat itu, mengatakan bahwa perburuan itu melahirkan ketidaknyamanan bagi yang lainnya.

"Saya pikir apa yang dilakukan FBI dalam banyak kasus adalah untuk menakut-nakuti orang; menyelidiki dan menginterogasi mereka yang belum tentu bersalah. Dan itu berbahaya bagi negara," katanya.
Penandatangan lain, fisikawan Stanford Steven Kivelson, mengatakan dia bergabung dalam penandatangan itu karena dia melihat rekan-rekannya yang berasal dari China menderita akibat inisiatif tersebut, dan menjadi sasaran kebencian di lingkungannya.

Mantan Sekretaris Energi AS dan pemenang hadiah Nobel, Steven Chu, seorang profesor di Stanford mengatakan, alih-alih membantu melindungi keunggulan teknologi AS, program ini berisiko merusak keunggulan Amerika dalam sains.

"Kami mendapatkan otak selama setengah abad," katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara. "Kamu benar-benar ingin membuang ini?" tanyanya heran.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya