Berita

Universitas Stanford di California/Net

Dunia

Ratusan Profesor Stanford Desak Pemerintah Amerika Hentikan Program Memburu Mata-mata China di Universitas

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 06:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Khawatir terjadi teror dan sikap rasial kepada para ilmuwan, sekelompok profesor Universitas Stanford mendesak Departemen Kehakiman AS untuk berhenti memburu mata-mata China di universitas-universitas Amerika.

Meskipun mengakui bahwa penting bagi AS untuk mengatasi masalah pencurian kekayaan intelektual dan spionase ekonomi, namun program tersebut telah menyimpang secara signifikan dari misi yang diklaimnya.

Lewat sebuah surat yang ditandatangani 177 anggota fakultas Stanford, mereka mendesak agar progam yang diluncurkan Pemerintahan Trump itu  segera dihilangkan.


"Ini merusak daya saing penelitian dan teknologi Amerika Serikat. Ini menjadi bias, yang pada akhirnya malah meningkatkan kekhawatiran tentang isu  rasial," kata surat itu.

Program tersebut terkesan sangat diskriminatif. Para profesor juga berpendapat bahwa ketika satu anggota fakultas diselidiki, banyak pendidik lain merasa terancam meskipun tidak memiliki riwayat kesalahan.

Menanggapi tuntutan tersebut, juru bicara Departemen Kehakiman Wyn Hornbuckle membela keputusan pemerintah.

"Pemerintah berdedikasi untuk melawan upaya pemerintah (China) yang melanggar hukum dan keamanan nasional Amerika, termasuk juga membahayakan ekonomi kita," katanya, seraya mengakui bahwa setiap keputusan tentu akan ada dampaknya, dalam hal ini kemungkinan ada  ancaman kejahatan rasial terhadap orang Asia-Amerika.  

Departemen Kehakiman telah menerbitkan rincian setidaknya 27 kasus yang terkait dengan keputusan pemerintah. Mereka yang diselidiki, beberapa mengakuan bersalah, beberapa kasus dibatalkan karena tidak ada bukti, dan beberapa  penyelidikan masih berlangsung.

Profesor di Institut Teknologi Massachusetts dan Universitas Harvard termasuk di antara mereka yang didakwa, seperti lima ilmuwan China yang mengunjungi para sarjana tahun lalu. Tuduhan terhadapnya kemudian dibatalkan pada bulan Juli.

Pada Kamis (9/9), seorang hakim federal di Tennessee akhirnya membebaskan seorang profesor yang dituduh menyembunyikan hubungan China dalam aplikasi hibah penelitian NASA-nya, karena jaksa gagal memberikan bukti bahwa dia bermaksud menipu pemerintah.

Peter Michelson, dekan senior Stanford untuk ilmu alam, salah satu penandatangan surat itu, mengatakan bahwa perburuan itu melahirkan ketidaknyamanan bagi yang lainnya.

"Saya pikir apa yang dilakukan FBI dalam banyak kasus adalah untuk menakut-nakuti orang; menyelidiki dan menginterogasi mereka yang belum tentu bersalah. Dan itu berbahaya bagi negara," katanya.
Penandatangan lain, fisikawan Stanford Steven Kivelson, mengatakan dia bergabung dalam penandatangan itu karena dia melihat rekan-rekannya yang berasal dari China menderita akibat inisiatif tersebut, dan menjadi sasaran kebencian di lingkungannya.

Mantan Sekretaris Energi AS dan pemenang hadiah Nobel, Steven Chu, seorang profesor di Stanford mengatakan, alih-alih membantu melindungi keunggulan teknologi AS, program ini berisiko merusak keunggulan Amerika dalam sains.

"Kami mendapatkan otak selama setengah abad," katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara. "Kamu benar-benar ingin membuang ini?" tanyanya heran.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya