Berita

Kuasa hukum korban pelecehan KIP Pusat, Mehbob/RMOLJakarta

Hukum

Kuasa Hukum MS Pastikan Kasus Dugaan Pelecehan Oknum KPI tetap Lanjut, Sempat Dibujuk Damai tapi Ditolak

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 14:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tidak ada keputusan perdamaian dalam kasus dugaan pelecehan dan perundungan antara korban dengan oknum pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diduga sebagai pelaku.

Hal itu ditegaskan tim kuasa hukum korban berinisial MS, Mehbob terkait kabar burung yang menyebut kasus pelecehan itu berakhir damai. Mehbob mengamini, korban sempat dibujuk terduga pelaku untuk diajak berdamai dan mencabut laporan.

"MS kaget, tiba-tiba dipanggil lalu disodorkan itu (perdamaian). Setapi waktu MS dipanggil, saya sudah edukasi, 'kamu jangan ambil keputusan apa pun, dan jangan menandatangani apa pun'," kata Mehbob diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (14/9).


Gara-gara MS tidak mau menandatangi surat tersebut, para terduga pelaku malah berniat melaporkan balik MS ke Polda Metro Jaya. Adapun sangkaan pasal yang dipakai adalah pencemaran nama baik.

Namun, Polda Metro Jaya tidak bisa menindaklanjuti laporan para terduga pelaku karena kasus tersebut masih bergulir di Polres Metro Jakarta Pusat.

Adapun dugaan kasus pelecehan seksual dialami oleh MS terjadi di lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta. Kasus ini menyita perhatian publik lantaran MS menggungah surat kepada Presiden Jokowi yang berjudul "Tolong Pak Jokowi Saya Tak Kuat Dirundung dan Dilecehkan di KPI, Saya Trauma Buah Zakar Saya Dicoret Spidol Oleh Mereka".

MS menyebut, para pelaku perundungan itu mulai melakukan pelecehan seksual pada 2015 dengan memegangi kepala, tangan, kaki hingga menelanjangi. Bahkan, para pelaku mencoret-coret kelaminnya menggunakan spidol.

Perbuatan para pelaku itu membuat MS trauma dan merasa direndahkan. Ia tak bisa melawan aksi perundungan yang dilakukan secara ramai-ramai tersebut.

Pelecehan seksual itu lantas diadukan oleh MS ke Komnas HAM pada 11 Agustus 2017. Namun, Komnas menyimpulkan perkara tersebut sebagai kejahatan dan sebuah tindak pidana dan direkomendasikan untuk membuat laporan polisi.

Dua tahun berselang, MS melaporkan peristiwa itu ke polisi pada 2019. Namun, laporan itu tak diterima dan korban diarahkan melapor ke atasan sehingga dapat diselesaikan secara internal kantor.

"Akhirnya saya mengadukan para pelaku ke atasan sambil menangis, saya ceritakan semua pelecehan dan penindasan yang saya alami," demikian MS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya