Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas/Net
Peningkatan harta kekayaan para pejabat negara yang terungkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di masa pandemi Covid-19 perlu dijelaskan oleh para pihak yang bersangkutan.
Penjelasan tersebut dinilai penting karena telah menuai polemik di kalangan masyarakat yang masih kesusahan akibat pandemi.
Menurut Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, penjelasan tersebut juga sekaligus untuk meredam emosi rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil.
"Harusnya yang bersangkutan mengklarifikasi, atau KPK turun tangan ya,†ucap Anwar kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/9).
Sosok yang concern di bidang ekonomi ini menambahkan, dengan munculnya data LHKPN penyelenggara negara bernilai fantastis, akan merusak citra pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo lantaran banyak masyarakat berasumsi harta kekayaan tersebut didapat dari tindakan tidak terpuji.
"Menurut saya ya adalah sangat buruk ya
image dan citra pemerintahan Jokowi dengan adanya data dan fakta seperti itu. Padahal belum tentu naiknya pendapatan mereka terjadi tindakan tidak terpuji," jelasnya.
. Namanya ditabayunkan, bisa mendapatkan data yang sebenarnya, sehingga data itu bisa bicara. Kalau salah ya sebut salah, benar ya benar,†katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu segera membentuk tim untuk melakukan kajian dan memverifikasi harta kekayaan para pejabat agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
"Bagi saya langkah yang paling arif membentuk tim kajian, sehingga kalau memang hartanya naik secara wajar ya masak kita sebagai rakyat harus marah?" lanjut Anwar Abbas.
"Ini isu agak berbahaya karena ini merusak citra pemerintah. Kalau seandaikan mereka dapat dari korupsi emang pantas itu ya (merusak citra pemerintah)," tandasnya.
