Berita

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kebijakan PPKM Jawa-Bali Lanjut Terus, Luhut: Ini Alat Kita Untuk Memonitor Penyebaran Pandemi Covid-19

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 22:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat mungkin mempertanyakan sampai kapan penerapan kebijakan PPKM akan berakhir. Pemerintah pun menjawab bahwa kebijakan PPKM akan terus berlangsung untuk wilayah Jawa dan Bali.

Hal itu ditegaskan Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual terkait update PPKM bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin malam (13/9).

Dalam pemaparannya Luhut menegaskan teknis penerapan PPKM ini tidak hanya dilakukan untuk wilayah Jawa dan Bali, tetapi juga di luar dua pulau tersebut.

"Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa Bali dan nanti juga Pak Airlangga juga menyampaikan di luar Jawa-Bali akan sama," ujar Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menerangkan, setiap pekannya PPKM akan selalu dilakukan evaluasi, guna menilai efektivitas pelaksanaannya oleh pemerintah daerah yang pad aintinya bertugas menekan angka kasus konfirmasi.

"Dan tidak mengulang kejadian yang sama (lonjakan kasus positif dan kematian Covid-19) dikemudian hari," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut menekankan soal fungsi keberlanjutan diterapkannya PPKM. Di mana ia menyebut lankah intervensi penanganan Covid-19 ini sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan penyebaran pandemi yang berasal dari virus SARS-CoV-2.

"Jadi PPKM ini alat kita untuk memonitor ini, karena kalau dilepas tidak dikendalikan terus bisa nanti ada gelombang berikutnya," katanya.

Adapun dengan mengacu pada pengalaman sejumlah negara tetangga, Luhut menyatakan bahwa pemerintah sengaja memberlakukan PPKM agar kasus aktif tidak melonjak lagi, dan dharapkan mampu mengendalikan penyebarannya.

"Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara, jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan berbagai negara lain," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya