Berita

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kebijakan PPKM Jawa-Bali Lanjut Terus, Luhut: Ini Alat Kita Untuk Memonitor Penyebaran Pandemi Covid-19

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 22:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat mungkin mempertanyakan sampai kapan penerapan kebijakan PPKM akan berakhir. Pemerintah pun menjawab bahwa kebijakan PPKM akan terus berlangsung untuk wilayah Jawa dan Bali.

Hal itu ditegaskan Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual terkait update PPKM bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin malam (13/9).

Dalam pemaparannya Luhut menegaskan teknis penerapan PPKM ini tidak hanya dilakukan untuk wilayah Jawa dan Bali, tetapi juga di luar dua pulau tersebut.


"Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa Bali dan nanti juga Pak Airlangga juga menyampaikan di luar Jawa-Bali akan sama," ujar Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menerangkan, setiap pekannya PPKM akan selalu dilakukan evaluasi, guna menilai efektivitas pelaksanaannya oleh pemerintah daerah yang pad aintinya bertugas menekan angka kasus konfirmasi.

"Dan tidak mengulang kejadian yang sama (lonjakan kasus positif dan kematian Covid-19) dikemudian hari," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut menekankan soal fungsi keberlanjutan diterapkannya PPKM. Di mana ia menyebut lankah intervensi penanganan Covid-19 ini sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan penyebaran pandemi yang berasal dari virus SARS-CoV-2.

"Jadi PPKM ini alat kita untuk memonitor ini, karena kalau dilepas tidak dikendalikan terus bisa nanti ada gelombang berikutnya," katanya.

Adapun dengan mengacu pada pengalaman sejumlah negara tetangga, Luhut menyatakan bahwa pemerintah sengaja memberlakukan PPKM agar kasus aktif tidak melonjak lagi, dan dharapkan mampu mengendalikan penyebarannya.

"Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara, jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan berbagai negara lain," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya