Berita

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kebijakan PPKM Jawa-Bali Lanjut Terus, Luhut: Ini Alat Kita Untuk Memonitor Penyebaran Pandemi Covid-19

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 22:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat mungkin mempertanyakan sampai kapan penerapan kebijakan PPKM akan berakhir. Pemerintah pun menjawab bahwa kebijakan PPKM akan terus berlangsung untuk wilayah Jawa dan Bali.

Hal itu ditegaskan Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual terkait update PPKM bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin malam (13/9).

Dalam pemaparannya Luhut menegaskan teknis penerapan PPKM ini tidak hanya dilakukan untuk wilayah Jawa dan Bali, tetapi juga di luar dua pulau tersebut.


"Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa Bali dan nanti juga Pak Airlangga juga menyampaikan di luar Jawa-Bali akan sama," ujar Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menerangkan, setiap pekannya PPKM akan selalu dilakukan evaluasi, guna menilai efektivitas pelaksanaannya oleh pemerintah daerah yang pad aintinya bertugas menekan angka kasus konfirmasi.

"Dan tidak mengulang kejadian yang sama (lonjakan kasus positif dan kematian Covid-19) dikemudian hari," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut menekankan soal fungsi keberlanjutan diterapkannya PPKM. Di mana ia menyebut lankah intervensi penanganan Covid-19 ini sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan penyebaran pandemi yang berasal dari virus SARS-CoV-2.

"Jadi PPKM ini alat kita untuk memonitor ini, karena kalau dilepas tidak dikendalikan terus bisa nanti ada gelombang berikutnya," katanya.

Adapun dengan mengacu pada pengalaman sejumlah negara tetangga, Luhut menyatakan bahwa pemerintah sengaja memberlakukan PPKM agar kasus aktif tidak melonjak lagi, dan dharapkan mampu mengendalikan penyebarannya.

"Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara, jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan berbagai negara lain," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya