Berita

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kebijakan PPKM Jawa-Bali Lanjut Terus, Luhut: Ini Alat Kita Untuk Memonitor Penyebaran Pandemi Covid-19

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 22:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat mungkin mempertanyakan sampai kapan penerapan kebijakan PPKM akan berakhir. Pemerintah pun menjawab bahwa kebijakan PPKM akan terus berlangsung untuk wilayah Jawa dan Bali.

Hal itu ditegaskan Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual terkait update PPKM bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin malam (13/9).

Dalam pemaparannya Luhut menegaskan teknis penerapan PPKM ini tidak hanya dilakukan untuk wilayah Jawa dan Bali, tetapi juga di luar dua pulau tersebut.


"Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa Bali dan nanti juga Pak Airlangga juga menyampaikan di luar Jawa-Bali akan sama," ujar Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menerangkan, setiap pekannya PPKM akan selalu dilakukan evaluasi, guna menilai efektivitas pelaksanaannya oleh pemerintah daerah yang pad aintinya bertugas menekan angka kasus konfirmasi.

"Dan tidak mengulang kejadian yang sama (lonjakan kasus positif dan kematian Covid-19) dikemudian hari," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut menekankan soal fungsi keberlanjutan diterapkannya PPKM. Di mana ia menyebut lankah intervensi penanganan Covid-19 ini sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan penyebaran pandemi yang berasal dari virus SARS-CoV-2.

"Jadi PPKM ini alat kita untuk memonitor ini, karena kalau dilepas tidak dikendalikan terus bisa nanti ada gelombang berikutnya," katanya.

Adapun dengan mengacu pada pengalaman sejumlah negara tetangga, Luhut menyatakan bahwa pemerintah sengaja memberlakukan PPKM agar kasus aktif tidak melonjak lagi, dan dharapkan mampu mengendalikan penyebarannya.

"Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara, jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan berbagai negara lain," tandasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya