Berita

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani/Net

Politik

Arsul Sani: Nilai Kekayaan Pejabat Jangan Hanya Dilihat dari Statistik Angka Rupiah

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 12:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kenaikan harta dan kekayaan pejabat negara yang dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus disikapi publik dengan arif dan bijaksana.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta publik untuk tidak langsung berprasangka buruk atas lonjakan harta kekayaan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

"Mari kita sikapi dengan proporsional dan teliti, tidak langsung membuat ruang prasangka," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang (13/9).


Ketelitian yang dimaksudkan adalah bagaimana melihat kekayaan atau harta pejabat negara tidak sekadar dari statistik tahunan yang tercatat dalam LHKPN di KPK.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, ada beberapa faktor yang memungkinkan harta dan kekayaan pejabat negara seolah-olah bertambah di statistik. Tetapi, secara kuantitas kepemilikan tidak mengalami penambahan.

"Sebab kalau hanya dilihat dari nilai atau jumlah rupiahnya, maka bisa saja sebetulnya secara kuantitas banyaknya harta kekayaan tidak bertambah, namun karena nilai pasarnya naik," terangnya.

"Kemudian karena kenaikan itu dikoreksi nilai atau jumlah rupiah sebagai harga pasar dari kekayaan tersebut, maka ini kan tidak bisa dikatakan bahwa kemudian pejabat yang bersangsangkutan menjadi lebih kaya," sambung Arsul.

Dia mencontohkan kepemilikan tanah dan bangunan yang setiap waktu mengalami dinamika harga. Sehingga, laporan di tahun sebelumnya dengan tahun terbaru bisa berbeda di statistik kekayaan mengikuti nilai pasar dari tanah dan bangunan yang dimiliki pejabat.

"Berdasar harga pasar, maka bukan tidak mungkin terjadi lonjakan nilai kekayaan secara keseluruhan, apalagi kalau yang banyak memiliki tanah dan bangunan," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya