Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Jawab Desakan ProDEM, Demokrat: Kami Percaya Hukum dan Demokrasi Masih Ada

MINGGU, 12 SEPTEMBER 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum panglima tertinggi. Atas alasan itu juga, Partai Demokrat masih yakin hukum masih tegak berdiri di negeri ini.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi dorongan dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) agar Demokrat mengambil jalan konfrontasi untuk melawan kubu Moeldoko.

“Kami sangat yakin hukum dan demokrasi di negeri ini masih ada dan akan berlaku seadil-adilnya,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu siang (12/9).


Demokrat, kata Herzaky akan patuh dan berpegang teguh pada hukum, juga taat mengikuti semua aturan yang berlaku di negeri ini.

“Termasuk di antaranya UU Parpol dan SK Menkumham terkait dengan kehormatan dan kedaulatan partai ini,” ujarnya.

Herzaky memastikan perlawanan Demokrat terhadap pihak-pihak yang coba menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilakukan lewat jalur hukum demi menegakkan demokrasi.

“Kami fokus bagaimana demokrasi yang menegakkan hukum sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan main besi, bukan main memanipulasi data dan fakta,” tandasnya.

Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule meminta Partai Demokrat tidak lembek menghadapi Moeldoko yang kini berdiri di lingkaran istana.

Menurutnya, jalur konfrontasi yang diambil oleh Moeldoko cs harus dilawan dengan jalur serupa, yaitu berkonfrontasi.

“Jalan konfrontasi Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat harus dihadapi dengan cara konfrontasi juga,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/8).

Iwan Sumule menekankan bahwa jalan diplomasi seperti Susilo Bambang Yudhoyono, yang dipilih Demokrat tidak akan memberi solusi.

Sebaliknya, pilihan untuk menempuh jalan ini hanya akan berujung pada penyesalan. Sebab SBY bisa saja kehilangan partai di kemudian hari.

“Pemerintah otoriter tak bisa dihadapi dengan cara-cara diplomasi. Hanya menunda kekalahan,” tutupnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya