Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, kembali memunculkan kontroversi di tengah masyarakat/Net
Belum reda soal kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jadi kontroversi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makariem kembali membuat heboh masyarakat. Ruang kerja Nadiem bakal direnovasi dengan anggaran yang cukup besar, mencapai Rp 5 miliar.
Hal ini kontan menuai polemik, sebab kehidupan masyarakat saat ini masih bergelut dengan kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Rencana tersebut membuat Nadiem dinilai tidak punya rasa keprihatinan atas kondisi masyarakat yang mayoritas saat ini mengalami kesulitan ekonomi.
Atas dasar itulah, Partai Amanat Nasional mendesak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan rencana renovasi ruang kerja dan ruang rapat itu.
Jurubicara Muda PAN, Dimas Prakoso Akbar, menyebut Nadiem Makarim seharusnya lebih sensitif terhadap situasi pandemi yang saat ini belum berakhir. Apalagi pendidikan adalah salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19.
"Menteri Nadiem seharusnya lebih sensitif, orangtua sibuk karena anak-anak harus belajar di rumah karena pandemi. Bahkan masih banyak yang tidak punya handphone apalagi laptop untuk belajar. Renovasi ruangan sampai 5 miliar ini harus dibatalkan!†tegas Dimas lewat keterangannya, Jumat (10/9).
"Pendidikan adalah sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, sedang renovasi ruang kerja bersifat pribadi dan tidak ada manfaat apapun kepada masyarakat di sektor pendidikan,†tambahnya.
Founder Ruang Sandi ini menambahkan, PPKM masih diberlakukan dan perkantoran belum beroperasi dalam kapasitas penuh, sehingga renovasi ruang kerja dan ruang rapat sama sekali tidak memiliki urgensi.
Hal ini menurut Dimas menjadi catatan rentetan kontroversi Kemendikbud di era Nadiem.
"Kemendikbud di era Nadiem cenderung menuai kontroversi dibanding inovasi. Belum lama ini ramai pembubaran BSNP, kemudian Permendikbud tentang Dana BOS, lalu sekarang tentang anggaran renovasi ruang rapat dan ruang kerja," ujarnya.
"Sebagai perwakilan generasi milenial di kabinet, publik sangat menanti menteri Nadiem menerapkan kebijakan inovatif ala milenial, bukan malah bernuansa kolonial,†demikian Dimas.
