Gertak Desak Aparat Usut Dugaan "Upeti" Pergantian Pejabat di Kepulauan Seribu

Pergantian pejabat pemerintah kabupaten yang terjadi di Pemkab Kepulauan Seribu diduga sarat dengan politik transaksional.

Ketua Umum Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Dimas Tri Nugroho mengaku mencium adanya dugaan pemberian upeti dalam pergantian pejabat administrator dan pengawas di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Ia menduga, upeti tersebut sebagai cara untuk mendapatkan jabatan. Pemkab Kepulauan Seribu sendiri telah melaksanakan proses pelantikan pergantian 33 pejabat baru di lingkungan Pemkab di Gedung Mitra Praja, Selasa lalu (31/8).

"Itu menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa tudingan tentang dugaan setoran upeti itu memang ada dan sepatutnya bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum terkait untuk menyelidikinya," kata Dimas yang mengaku mendapatkan informasi tersebut dari warga Kepulauan Seribu, Jumat (10/9).

Kepada Dimas, warga tersebut sempat diminta pinjaman oleh rekannya yang berprofesi sebagai PNS. Ia menceritakan, temannya tersebut meminjam uang Rp 25 juta untuk "pelicin” yang akan diberikan ke pimpinannya.

"Yang dilantik itu kebanyakan punya masalah dan sudah dikenal warga sebagai sosok PNS kurang disiplin. Makanya, wajar saja jika muncul tudingan adanya dugaan setoran upeti pada pelantikan tersebut," tandas Dimas dalam siaran persnya.