Berita

Warga Afghanistan ketika berusaha mengevakuasi diri ke Bandara Internasional Hamid Karzai setelah Taliban menguasai Kabul/Reuters

Dunia

Pembekuan Aset dan Bantuan untuk Afghanistan Hanya Jadi Bumerang, Gelombang Besar Pengungsi Bisa Terjadi

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 12:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kebijakan membekukan miliaran dolar aset dan dana donor untuk Afghanistan akan memicu krisis kemanusiaan besar, yang bisa memancing gelombang besar pengungsi.

Begitu peringatan yang disampaikan oleh Utusan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Afghanistan Deborah Lyons di hadapan Dewan Keamanan di New York, AS pada Kamis (9/9).

Lyons mengatakan, rakyat Afghanistan biasa akan sangat menderita jika masyarakat internasional menghentikan aliran bantuan hanya sebagai upaya penolakan terhadap kebangkitan Taliban.


"Kebijakan tersebut kemungkinan akan menjadi bumerang dan dapat menciptakan gelombang pengungsi yang miskin. Efek yang tak terhindarkan adalah ... lebih banyak lagi yang jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan, dapat menghasilkan gelombang besar pengungsi dari Afghanistan," imbaunya, seperti dikutip RT.

Meski dunia kecewa atas pemerintahan baru yang diumumkan Taliban karena tidak menunjukkan inklusivitas yang dijanjikan, Lyons mengatakan, mengatasi krisis tidak bisa menunggu keputusan politik.

Sementara para petinggi sibuk dengan pembagian kekuasaan, jutaan warga Afghanistan sangat membutuhkan bantuan.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia menyarankan agar dibuat instrumen keuangan tertentu untuk mengurangi tekanan ekonomi pada Afghanistan selain mencabut hukuman. Ia juga mendesak penyelesaian masalah dilakukan melalui dialog dengan Taliban.

“Ini demi kepentingan komunitas internasional, dan saya tidak berbicara tentang pencabutan sanksi atau pengakuan. Saya berbicara tentang langkah-langkah yang ditargetkan untuk memungkinkan ekonomi Afghanistan bernafas,” jelasnya.

Data dari PBB menunjukkan, lebih dari 18 juta warga Afghanistan saat ini membutuhkan beberapa bentuk bantuan, hampir dua kali lipat dari 9,4 juta yang dilaporkan pada tahun 2020.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya