Berita

Warga Afghanistan ketika berusaha mengevakuasi diri ke Bandara Internasional Hamid Karzai setelah Taliban menguasai Kabul/Reuters

Dunia

Pembekuan Aset dan Bantuan untuk Afghanistan Hanya Jadi Bumerang, Gelombang Besar Pengungsi Bisa Terjadi

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 12:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kebijakan membekukan miliaran dolar aset dan dana donor untuk Afghanistan akan memicu krisis kemanusiaan besar, yang bisa memancing gelombang besar pengungsi.

Begitu peringatan yang disampaikan oleh Utusan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Afghanistan Deborah Lyons di hadapan Dewan Keamanan di New York, AS pada Kamis (9/9).

Lyons mengatakan, rakyat Afghanistan biasa akan sangat menderita jika masyarakat internasional menghentikan aliran bantuan hanya sebagai upaya penolakan terhadap kebangkitan Taliban.


"Kebijakan tersebut kemungkinan akan menjadi bumerang dan dapat menciptakan gelombang pengungsi yang miskin. Efek yang tak terhindarkan adalah ... lebih banyak lagi yang jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan, dapat menghasilkan gelombang besar pengungsi dari Afghanistan," imbaunya, seperti dikutip RT.

Meski dunia kecewa atas pemerintahan baru yang diumumkan Taliban karena tidak menunjukkan inklusivitas yang dijanjikan, Lyons mengatakan, mengatasi krisis tidak bisa menunggu keputusan politik.

Sementara para petinggi sibuk dengan pembagian kekuasaan, jutaan warga Afghanistan sangat membutuhkan bantuan.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia menyarankan agar dibuat instrumen keuangan tertentu untuk mengurangi tekanan ekonomi pada Afghanistan selain mencabut hukuman. Ia juga mendesak penyelesaian masalah dilakukan melalui dialog dengan Taliban.

“Ini demi kepentingan komunitas internasional, dan saya tidak berbicara tentang pencabutan sanksi atau pengakuan. Saya berbicara tentang langkah-langkah yang ditargetkan untuk memungkinkan ekonomi Afghanistan bernafas,” jelasnya.

Data dari PBB menunjukkan, lebih dari 18 juta warga Afghanistan saat ini membutuhkan beberapa bentuk bantuan, hampir dua kali lipat dari 9,4 juta yang dilaporkan pada tahun 2020.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya