Berita

Warga Afghanistan ketika berusaha mengevakuasi diri ke Bandara Internasional Hamid Karzai setelah Taliban menguasai Kabul/Reuters

Dunia

Pembekuan Aset dan Bantuan untuk Afghanistan Hanya Jadi Bumerang, Gelombang Besar Pengungsi Bisa Terjadi

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 12:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kebijakan membekukan miliaran dolar aset dan dana donor untuk Afghanistan akan memicu krisis kemanusiaan besar, yang bisa memancing gelombang besar pengungsi.

Begitu peringatan yang disampaikan oleh Utusan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Afghanistan Deborah Lyons di hadapan Dewan Keamanan di New York, AS pada Kamis (9/9).

Lyons mengatakan, rakyat Afghanistan biasa akan sangat menderita jika masyarakat internasional menghentikan aliran bantuan hanya sebagai upaya penolakan terhadap kebangkitan Taliban.


"Kebijakan tersebut kemungkinan akan menjadi bumerang dan dapat menciptakan gelombang pengungsi yang miskin. Efek yang tak terhindarkan adalah ... lebih banyak lagi yang jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan, dapat menghasilkan gelombang besar pengungsi dari Afghanistan," imbaunya, seperti dikutip RT.

Meski dunia kecewa atas pemerintahan baru yang diumumkan Taliban karena tidak menunjukkan inklusivitas yang dijanjikan, Lyons mengatakan, mengatasi krisis tidak bisa menunggu keputusan politik.

Sementara para petinggi sibuk dengan pembagian kekuasaan, jutaan warga Afghanistan sangat membutuhkan bantuan.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia menyarankan agar dibuat instrumen keuangan tertentu untuk mengurangi tekanan ekonomi pada Afghanistan selain mencabut hukuman. Ia juga mendesak penyelesaian masalah dilakukan melalui dialog dengan Taliban.

“Ini demi kepentingan komunitas internasional, dan saya tidak berbicara tentang pencabutan sanksi atau pengakuan. Saya berbicara tentang langkah-langkah yang ditargetkan untuk memungkinkan ekonomi Afghanistan bernafas,” jelasnya.

Data dari PBB menunjukkan, lebih dari 18 juta warga Afghanistan saat ini membutuhkan beberapa bentuk bantuan, hampir dua kali lipat dari 9,4 juta yang dilaporkan pada tahun 2020.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya