Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini/Net
Data penerima bantuan sosial (bansos) yang berasal dari daerah dituding masih bermasalah oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Risma megaku menemukan data penerima bansos yang bermasalah disalah satu daerah. Yakni di Bolaang Mongodow, Sulawesi Utara.
"Di mana kepala desa memasukkan sendiri namanya sebagai penerima bantuan," ujar Risma dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis malam (9/9).
Tak hanya itu, Risma juga menyebutkan kalangan masyarakat lainnya yang tidak layak menjadi penerima bansos, atau masuk kalangan orang kaya. Sehingga ia menduga ada data yang tidak tepat sasaran di daerah.
"Saya juga menjumpai ada penerima bantuan yang rumahnya saja lebih besar dari rumah dinas saya," katanya.
Mengetahui hal itu, Risma memastikan Kementerian Sosial masih terus berupaya memperbaiki data degan melakukan pemutakhiran setiap sebulan sekali. Namun dia meminta pemerintah daerah untuk iikut bersinergi merealisasikan hal tersebut.
Karena berdasarkan UU 13/2011 tentang penanganan fakir miskin, tugas dan kewenangan dalam verifikasi, validasi data serta pembaruan data kemiskinan merupakan tugas pemda.
Bahkan dijelaskan Risma, pada Pasal 8, 9, dan 10 UU tersebut disebutkan tahapan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian dijeaskan lebih rinci pada pasal 8 yang menyebutkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
"Jadi, memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung, tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah," demikian Risma.
