Berita

Pasukan khusus Guinea yang melancarkan kudeta/Net

Politik

Pengamat: Yang Mengaitkan Kudeta Guinea dengan Amandemen Masa Jabatan Presiden Lebay

SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 | 20:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Amandemen Undang Undang Dasar 1945 merupakan kewenangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dan selama itu berdasarkan dengan konstitusi negara tidak menjadi masalah.

Demikian antara lain pandangan Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, soal isu amandemen yang juga akan membahas masa jabatan Presiden, Selasa malam (7/9).

"Sehingga ketika ada pihak yang mengatakan jika amandemen Presiden tiga periode ini dilakukan maka akan terjadi peristiwa kudeta di negara Guinea, ini saya kira lebay dan berlebihan," kata Adib.


Isu amandemen antara Indonesia dengan Guinea, kata Adib sangat jauh berbeda. Pasalnya di partai politik pendukung pemerintah bisa dikatakan gemuk, sehingga ketika terjadi pembahasan amandemen tidak terlalu bereaksi seperti yang terjadi di Guinea.

"Karena semua kepentingan politik disini telah diakomodir. Paling hanya 10 persen tidak diakomodir. Makanya berlebihan yang mengkaitkan jika amandemen bakal terjadi seperti di Guinea, toh dukungan kepada pak Jokowi ini kuat," demikian Adib.

Presiden Guinea Alpha Conde digulingkan oleh tentara negaranya sendiri. Kudeta ini adalah buntut dari diperbolehkannya presiden menjabat hingga tiga periode.

Dia telah memimpin selama dua periode (masing-masing 5 tahun) dan hendak meneruskan di periode ketiga. Sebelum lanjut periode ketiga, ia melakukan amandemen Undang-undang terlebih dahulu.

Perubahan konstitusi dilancarkan pada Maret 2020 yang memungkinkan dia menghindari batas dua masa jabatan presiden di negara itu.

Puluhan orang tewas dalam demonstrasi menentang masa jabatan ketiga untuk Conde. Ratusan orang lainnya ditangkap. Conde kemudian diproklamasikan sebagai presiden pada 7 November tahun lalu.

Penantang utamanya, Cellou Dalein Diallo dan tokoh oposisi lainnya mencela pemilihan itu sebagai tipuan. Pemerintah kemudian menangkap beberapa anggota oposisi terkemuka atas dugaan peran mereka dalam bersekongkol dengan kekerasan pemilu di negara itu. Selanjutnya, kudeta dilakukan militer.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya