Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Ekbis

Jokowi Turunkan Tarif PPh Investor Domestik

SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 | 04:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi investor domestik diturunkan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 91/2021.

PP yang diteken Jokowi pada 30 Agustus lalu tersebut mengatur tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, penerbitan PP itu menjadi satu bukti pemerintah mendorong reformasi kemudahan berusaha, menciptakan kesetaraan beban pajak penghasilan antara investor obligasi, serta mendorong pengembangan dan pendalaman pasar obligasi melalui kebijakan pajak.

"Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberi keringanan tarif pajak bagi investor asing," kata Febrio dalam keterangan tertulis dilansir laman Sekretariat Presiden, Senin (6/9).

Dalam PP 9/2021 tersebut disebutkan, tarif PPH yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) atas penghasilan bunga obligasi bagi investor domestik (Wajib Pajak Dalam Negeri/WPDN), diturunkan dari semula 15 persen menjadi 10 persen.

"Ini bukti bahwa Pemerintah terus melakukan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan investasi dan produktivitas yang salah satunya dilaksanakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja," imbuhnya.

Dengan adanya keringanan pajak bagi WPDN dalam PP baru tersebut, Febrio berharap peranan investor domestik ritel bisa meningkat.

Sebab dalam catatannya, per 31 Agustus 2021 komposisi investor domestik ritel (individu) pada pasar Surat Berharga Negara masih kecil, yaitu 4,5 persen, bila dibandingkan dengan bank 33,4 persen, asuransi dan dana pensiun 14,5 persen, serta asing 22,4 persen.

Sementara dalam RPJMN 2020-2024 pembiayaan kebutuhan investasi diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun nonbank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan

"Meningkatnya partisipasi investor baik dalam maupun luar negeri dalam pasar obligasi pada gilirannya akan membuat pasar keuangan semakin dalam," tuturnya.

"Sehingga, akses pembiayaan sektor keuangan bagi dunia usaha semakin terbuka dan alternatif pembiayaan nonAPBN bagi pembangunan semakin bertambah," tutupnya.

Populer

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana jadi Presiden RI?

Senin, 23 Januari 2023 | 15:01

Amatan Rocky Gerung, Jokowi Sedang Preteli Kekuasaan Megawati

Minggu, 22 Januari 2023 | 09:17

UPDATE

Pemerintah Tidak Boleh Setengah Hati Penuhi Pangan Masyarakat

Senin, 30 Januari 2023 | 10:35

Daftar 13 Calon Dubes yang Ikuti Fit and Proper Test Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 10:00

Tanggapi Permintaan Ukraina, Scholz: Kami Sudah Kirim Leopard 2, Masa Masih Minta Jet Tempur?

Senin, 30 Januari 2023 | 09:46

Rabu Jadi Hari Perceraian Jokowi dengan Nasdem?

Senin, 30 Januari 2023 | 09:45

Di Tangan Indonesia, ASEAN Harus Bisa Selesaikan Isu Rohingya

Senin, 30 Januari 2023 | 09:33

Politikus Demokrat: Orang Dalam Istana yang Ingin Jerumuskan Presiden Itu Ya Luhut!

Senin, 30 Januari 2023 | 09:22

Putra Jair Bolsonaro Tolak Desakan Ekstradisi Sang Ayah dari AS

Senin, 30 Januari 2023 | 08:59

Mirip Kasus Ahok, FPI-PA 212-GNPF Serukan Umat Geruduk Kedubes Swedia dan Belanda

Senin, 30 Januari 2023 | 08:48

Tanggapi Masukan dari Tentara Garis Depan, Rusia Tingkatkan Kemampuan Senapan Serbu Kalashnikov AK-12

Senin, 30 Januari 2023 | 08:47

Pelayanan Publik Dapat Rapor Merah, 5 Kepala Daerah di Sumut Layak Mundur

Senin, 30 Januari 2023 | 08:43

Selengkapnya