Cegah Pengusaha Kembali Merugi, Pemprov Jabar Diingatkan Tidak Gegabah Buka Sektor Pariwisata

Sudah ada 4 daerah yang masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 saat ini. Empat daerah ini pun diperbolehkan membuka sektor pariwisata.

Namun demikian, DPRD Jabar mengingatkan Pemprov harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum benar-benar membuka sektor pariwisata. Sehingga potensi persoalan yang muncul di sektor pariwisata bisa diantisipasi.

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid menjelaskan, Pemprov Jabar harus konsisten dalam membuka sektor pariwisata, bukan dengan tiba-tiba membuka.

Selain itu, Pemprov Jabar juga harus menyiapkan anggaran untuk operasional untuk menjalankan sterilisasi di setiap objek wisata maupun pengunjungnya.

"Itu kan pakai biaya. Jangan sampai, begitu dibuka kemudian ada permasalahan yang berdampak pada semuanya, akhirnya ditutup kembali. Jadi tanpa ada keterangan yang jelas, tiba-tiba tutup. Itu yang jadi parah," jelas legislator fraksi PKS ini, Senin (6/9), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, untuk membuka pariwisata di berbagai tingkatan pasti membutuhkan biaya operasional awal. Tetapi, jika pada perjalanannya pemerintah seenaknya menutup karena ada kasus dan lainnya, pengelola pariwisata pasti akan mengalami kerugian.

"Jadi dua kali rugi, baru buka belum lagi balik modal awal. Tapi pemerintah tiba-tiba menutup pariwisata. Itu harus dipikirkan oleh dinas terkait. Jadi harus ada evaluasi dan tidak dipukul rata," tuturnya.

"Seperti di pusat perbelanjaan, untuk menghidupkan satu toko membutuhkan dana setidaknya Rp1 juta pasti dikeluarkan," lanjutnya.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang benar-benar memperhatikan sektor peristiwa maupun kesehatan yang dapat mempertimbangkan risiko kesehatan maupun perekonomian, tanpa ada yang dirugikan.

"Jadi jangan seenaknya, tiba-tiba tutup dikarenakan keadaan dan kondisi. Pemerintah harus bertanggung jawab," tandasnya.