Kalau Ada Seniman Mural yang Merasa Terancam, PKS Siap Bantu Advokasi

Kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan para seniman melalui mural semakin marak di sejumlah daerah.

Namun rata-rata umur mural tersebut tidak berlangsung lama. Mural-mural bermuatan kritik itu langsung dihapus atau dicopot petugas dari Satpol PP.

Fenomena ini dinilai publik sebagai sikap Pemerintah yang kebakaran jenggot. Tindakan ini juga dianggap menghalangi seniman dalam berkarya dan mengesankan pemerintah antikritik.

Menyikapi hal ini, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyatakan, partainya siap mengadvokasi jika seniman mural merasa terancam karena mengekspresikan gagasannya.

"Meskipun tetap, nuwun sewu, standar-standarnya harus ada," kata Mardani saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (6/9).

Standar yang dimaksud anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu adalah tempat pembuatan mural yang tidak mengganggu publik, jati diri yang jelas, dan pesan yang tajam.

"Mural (kritik) adalah energi positif untuk memaksa rezim, siapapun termasuk kalau PKS diizinkan Allah berkuasa, maka rezim yang pegang harus selalu dikontrol dan rendah hati," jelas Mardani.

"Karena mereka punya aparat, anggaran, kekuasaan, mereka diberikan mandat," pungkasnya.