Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais/Repro
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara mengenai tudingan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais terkait isu presiden tiga periode.
Dalam kesempatan sebelumnya, Amien Rais menganggap isu presiden tiga periode kembali memanas usai kembali diangkat oleh PDIP.
"Tunjuk hidung saja, siapa? Yang jelas bukan PDI Perjuangan. Jangan melantur," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Senin (6/9).
Djarot sendiri memastikan partainya taat pada konstitusi di mana aturan pembatasan masa jabatan presiden sudah tertuang jelas dalam Pasal 7 UUD 1945, yakni presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Amanat UUD tersebut juga sejalan dengan semangat reformasi pasca kekuasaan orde baru (Orba).
"Awal gerakan reformasi bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Orba, yang sarat dengan KKN, akibat tidak ada batasan masa jabatan secara jelas dan tegas dalam pasal 7 UUD 1945," katanya.
Djarot meminta agar semua pihak tidak saling tuduh terlebih soal isu presiden 3 periode. Menurutnya, lebih baik setiap tokoh bersinergi untuk mengatasi Covid-19.
Amien Rais menyebut rencana Amandemen UUD 1945 sudah dibahas sejak 2019 oleh tokoh-tokoh pendukung Presiden Joko Widodo. Namun belakangan, isu penambahan masa jabatan presiden kembali memanas lantaran ada upaya
test the water yang dituding dilakukan oleh PDIP.
"Tiba-tiba isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas
testing on the water," kata Amien Rais.
