Berita

Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Machmudi/Repro

Dunia

Pengamat: Amerika akan Melihat Siapa yang Lebih Dulu Mengakui Kedaulatan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 15:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Indonesia harus menunggu perkembangan di Afghanistan setelah dikuasai oleh Taliban pada pertengahan Agustus lalu. Dengan perkembangan geopolitik saat ini, rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China di kawasan juga sangat besar.

Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Machmudi memperingatkan, AS tampaknya akan menilai langkah negara-negara terhadap perkembangan di Afghanistan, termasuk mereka yang pertama mengakui rezim Taliban.

"Dalam hal ini, Amerika juga akan melihat, siapa nih yang lebih dulu mengakui kedaulatan Afghanistan di bawah Taliban? Bisa saja nanti Rusia dulu, China, diikuti Iran, Qatar, atau negara-negara lain. Indonesia paling tidak jangan di awal... paling mungkin setelah Pakistan atau negara-negara lain," kata Yon dalam diskusi Obrolan Hati Pena pada Minggu sore (5/9).


Yon menjelaskan, langkah ini menjadi penting untuk memposisikan diri lantaran AS akan menganggap mereka yang memberikan pengakuan lebih dulu terhadap rezim Taliban telah mencondongkan diri ke China, Rusia, dan Iran.

Meski begitu, ia juga menganjurkan agar pemerintah tetap melakukan diplomasi yang kuat. Bahkan pemerintah Indonesia perlu memberikan tawaran bantuan rekonstruksi, penguatan demokrasi, dengan upaya mempromosikan Islam moderat selama masa transisi di Afghanistan.

Dalam hal ini, pendekatan yang perlu diambil oleh Indonesia bukan pendekatan ideologi, merupakan pendekatan penuh kompromi, empati, dan tidak menunjukkan resistensi.

"Indonesia harus mendekat dalam aspek masa transisi berjalan baik dan membantu penguatan kapasitas negara (Afghanistan) yang lebih demokratis dengan memperkuat Islam yang moderat," jelasnya.

"Akses yang sudah ada dari zamannya Pak JK (Jusuf Kalla), Bu Menlu harus terus dilakukan," imbuhnya.

Diskusi bertajuk "Tata Dunia di Era Pandemi: Paradigma Geopolitik & Diplomasi Internasional" itu juga menghadirkan Direktur Eksekutif Global Future Institute, Dr. Hendrajit sebagai narasumber.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya