Berita

Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Machmudi/Repro

Dunia

Pengamat: Amerika akan Melihat Siapa yang Lebih Dulu Mengakui Kedaulatan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 15:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Indonesia harus menunggu perkembangan di Afghanistan setelah dikuasai oleh Taliban pada pertengahan Agustus lalu. Dengan perkembangan geopolitik saat ini, rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China di kawasan juga sangat besar.

Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Machmudi memperingatkan, AS tampaknya akan menilai langkah negara-negara terhadap perkembangan di Afghanistan, termasuk mereka yang pertama mengakui rezim Taliban.

"Dalam hal ini, Amerika juga akan melihat, siapa nih yang lebih dulu mengakui kedaulatan Afghanistan di bawah Taliban? Bisa saja nanti Rusia dulu, China, diikuti Iran, Qatar, atau negara-negara lain. Indonesia paling tidak jangan di awal... paling mungkin setelah Pakistan atau negara-negara lain," kata Yon dalam diskusi Obrolan Hati Pena pada Minggu sore (5/9).


Yon menjelaskan, langkah ini menjadi penting untuk memposisikan diri lantaran AS akan menganggap mereka yang memberikan pengakuan lebih dulu terhadap rezim Taliban telah mencondongkan diri ke China, Rusia, dan Iran.

Meski begitu, ia juga menganjurkan agar pemerintah tetap melakukan diplomasi yang kuat. Bahkan pemerintah Indonesia perlu memberikan tawaran bantuan rekonstruksi, penguatan demokrasi, dengan upaya mempromosikan Islam moderat selama masa transisi di Afghanistan.

Dalam hal ini, pendekatan yang perlu diambil oleh Indonesia bukan pendekatan ideologi, merupakan pendekatan penuh kompromi, empati, dan tidak menunjukkan resistensi.

"Indonesia harus mendekat dalam aspek masa transisi berjalan baik dan membantu penguatan kapasitas negara (Afghanistan) yang lebih demokratis dengan memperkuat Islam yang moderat," jelasnya.

"Akses yang sudah ada dari zamannya Pak JK (Jusuf Kalla), Bu Menlu harus terus dilakukan," imbuhnya.

Diskusi bertajuk "Tata Dunia di Era Pandemi: Paradigma Geopolitik & Diplomasi Internasional" itu juga menghadirkan Direktur Eksekutif Global Future Institute, Dr. Hendrajit sebagai narasumber.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya