Mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown/Net
Akses terhadap vaksin Covid-19 saat ini merupakan perlombaan "senjata" baru, dengan negara-negara kaya menguasai permainan.
Mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyuarakan keprihatinan atas kebobrokan moral negara-negara kaya yang menimbun vaksin berlebih.
Hal itu ia sampaikan lewat tulisan bertajuk "Denying vaccines to poor countries is stain on world’s conscience" yang dipublikasi oleh Mirror pada Sabtu (4/9).
Menurut Brown, 200 juta dosis vaksin yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa di Afrika dan negara-negara termiskin saat ini masih tergeletak di gudang-gudang di Amerika dan Eropa.
Stok vaksin milik negara-negara Barat diperkirakan mencapai 300 juta dosis pada akhir September, dan bertambah menjadi 500 juta dosis pada akhir September. Dengan stok tersebut, separuh benuh Afrika bisa divaksinasi.
Mengutip data dari badan ahli Airfinity, negara-negara Barat akan mempunyai cadangan 1 miliar dosis vaksin pada Natal, bahkan setelah semua orang deasa dan semua anak di atas 12 tahun di Eropa dan Amerika telah disuntik.
"Kita berada dalam perlombaan 'senjata' baru, untuk memvaksinasi orang secepat mungkin, tetapi ini adalah perlombaan di mana Barat memiliki cengkraman pada pasokan vaksin," kata Brown.
Buktinya, Brown menyebut, ketika 70 persen populasi di Inggris telah divaksinasi, hanya 2 persen di Afrika yang mendapatkan suntikan vaksin, bahkan jutaan perawat dan petugas kesehatan yang berisiko tidak mendapatkannya.
"Vaksin telah menyelamatkan 80 ribu nyawa di Inggris, tetapi dengan menolak vaksin (yang merupakan kelebihan di sini) ke negara-negara miskin adalah noda pada hati nurani dunia dan merupakan bencana kegagalan moral dalam kerjasama internasional," tegasnya.
"Jika dunia adalah satu negara, maka akan dinyatakan sebagai negara gagal," imbuh dia.
Brown mengatakan, mencegah mutasi Covid-19 di Afrika yang kemudian bisa menyebar ke seluruh dunia adalah kepentingan semua orang. Pasalnya tidak akan ada yang aman di mana pun sama semua aman di mana-mana.
Dalam tulisannya, Brown juga mempertanyakan komitmen pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson pada Juni lalu yang berjanji bahwa seluruh dunia akan divaksinasi pada pertengahan 2022.
Untuk itu, utusan khusus Inggris untuk PBB itu kemudian meminta Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dunia untuk bertindak dalam kerangka G7 untuk mengakhiri "apartheid vaksin".
"Para pemimpin ini memegang semua kartu. Mereka memiliki monopoli atas pesanan vaksin... Saatnya bertindak untuk mengakhiri apa yang telah menjadi kemarahan moral dan kita harus bertindak sekarang," pungkas Brown.
