Petani Rawa Pening saat mengadu kepada anggota DPRD Kabupaten Semarang, Sabtu (4/9)/RMOL Jateng
Puluhan petani kawasan Rawa Pening mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Sabtu (4/9).
Kedatangan para petani ini mengadukan nasib mereka yang tak bisa bercocok tanam, akibat lahan persawahan selama dua tahun terakhir tergenang air Rawa Pening.
Koordinator Petani Rawa Pening Suwastiono mengatakan, ribuan petani Rawa Pening saat ini nasibnya tak kunjung ada kejelasan.
"Bahkan, surat ke Presiden Jokowi juga belum ada titik terang akan dibalas," kata Suwastiono di depan anggota DPRD Kabupaten Semarang, dikutip
Kantor Berita RMOLJateng.
"Ada sekitar 1000-an hektar lahan persawahan milik 2000 petani yang memiliki lahan persawahan dari 15 desa di kawasan Rawa Pening, Tuntang, Kabupaten Semarang. Dan sudah dua tahun terakhir tidak bisa tanam dan panen," ungkapnya.
Untuk itu, dia meminta agar Wakil Rakyat Kabupaten Semarang dapat membantu memperjuangkan hak-hak petani.
"Kami juga menuntut pemerintah bersedia memberikan uang kerohiman melakukan tebas panen selama hampir dua tahun," pungkasnya.
Ditambahkan Pujono, perwakilan petani Rawa Pening telah beberapa kali berdialog dengan pihak BBWS dan PSDA.
"Terakhir itu awal Agustus di Sukodono. Kesepakatannya bulan September ketinggian air Rawa Pening akan diturunkan dan lanjut permintaan forum pada bulan Juni tahun depan tahun 2022 mulai diturunkan. Info saat ini dari laporan warga memang air sudah turun banyak," kata Pujono, petani dari Dusun Tambaksari, Desa Tambakboyo.
Dalam pertemuan itu, petani juga menyampaikan soal patok merah dan hitam. Sebelumnya, dalam dialog dengan BBWS dan PSDA juga telah diutarakan soal tanah patok merah yang sudah dicatat.
Suwandi, petani dari Asinan mengungkap kebiasaan sebelum tahun 2019.
"Dulu patok merah dan patok hitam disewa. Kalau air naik, petani lapor ke Jelok, pintu air akan akan dibuka. Tapi sekarang tidak lagi," tegasnya.
