Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Survei CISA: Publik Tak Setuju Presiden 3 Periode

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 01:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana presiden 3 periode yang kembali muncul seiring menguatnya Amandemen UUD 1945 dipastikan tak akan berjalan mudah. Selain ditolak oleh sejumlah anggota dewan di Senayan, masyarakat pun tak setuju dengan wacana 3 periode tersebut.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menyebutkan, dari hasil survei terbaru mereka, menunjukkan adanya penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode.

Hal ini merupakan hasil survei terbaru Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) bertajuk "Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini".  

Di samping alasan konstitusi, kata Herry, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden yang menyatakan tidak setuju dengan penambahan periode presiden. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan setuju dengan wacana tersebut," papar Herry melalui keterangannya, Sabtu (4/9).

Wacana presiden 3 periode ini pun sangat ditolak oleh 8,25 persen responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Sementara yang tidak menjawab sebanyak 2,58 persen dan sangat tidak setuju sebanyak 2,09 persen.

Selain itu, soal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga 2027 juga ditolak oleh publik. Walaupun dengan alasan efektivitas dan efesiensi optimalisasi kinerja pemerintahan.

“Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden tidak setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027," terang Herry.

Adapun yang menyatakan setuju perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hanya 25,42 persen, yang sangat tidak setuju 8,42 persen, sangat setuju 2,75 persen, dan tidak menjawab sebanyak 2,33 persen.

Survei CISA yang dilakukan pada 27-31 Agustus 2021 ini menyasar 1.200 responden di 34 provinsi dan memiliki margin of error 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Pencalonan Gibran di Pilgub Jateng Bisa Tergerus Anak BG, Jika Puan Resmi Capres ataupun Cawapres 2024

Sabtu, 07 Mei 2022 | 22:13

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Sinyal Koalisi Menguat, Ketum Demokrat Sebut AHY adalah "Airlangga Hartarto Yes"

Sabtu, 07 Mei 2022 | 13:39

Rekayasa One Way Jalan Tol Jadi Bukti Infrastruktur Didesain Secara Ngawur

Minggu, 08 Mei 2022 | 07:55

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Tak Terima Dimarahi Belanda karena Tidak Ikut Mengutuk Rusia, India: Jangan Menggurui Kami, Duta Besar!

Sabtu, 07 Mei 2022 | 07:23

UPDATE

UAS Dideportasi Singapura Tanpa Alasan Jelas, Nasir Djamil: Hari Gini Masih Paranoid

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:30

Waspada Hepatitis Akut, Walikota Tangerang Imbau Ponpes Perhatikan Kebersihan Alat Makan Santri

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:27

Pimpinan Komisi II: Konsinyering Sifatnya Bukan Kesepakatan Tapi Upaya Saling Memahami

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:22

Chat WA Cerai, Neneng Bunuh Dini

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:15

Ridwan Kamil Tegaskan Pertemuannya dengan Elite Parpol Bukan Safari Politik

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:11

Dikritik PM Armenia Soal Reaksi Lamban dan Penjualan Senjata, CSTO: Kami sedang Lakukan Penyesuaian

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:44

Heran Dideportasi Singapura, UAS: Pilpres 2024 Kan Masih Lama...

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:42

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Golkar: Serius Lah, Masa Gak Serius

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:32

Besok, 20 Petinggi Parpol Hingga Ketua KPU dan Bawaslu Hadir di Acara Pendidikan PCB di KPK

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:31

Dubes Suryopratomo: UAS Tak Memenuhi Kriteria ICA untuk Masuk Singapura

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:30

Selengkapnya