Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Survei CISA: Publik Tak Setuju Presiden 3 Periode

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 01:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana presiden 3 periode yang kembali muncul seiring menguatnya Amandemen UUD 1945 dipastikan tak akan berjalan mudah. Selain ditolak oleh sejumlah anggota dewan di Senayan, masyarakat pun tak setuju dengan wacana 3 periode tersebut.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menyebutkan, dari hasil survei terbaru mereka, menunjukkan adanya penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode.

Hal ini merupakan hasil survei terbaru Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) bertajuk "Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini".  

Di samping alasan konstitusi, kata Herry, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden yang menyatakan tidak setuju dengan penambahan periode presiden. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan setuju dengan wacana tersebut," papar Herry melalui keterangannya, Sabtu (4/9).

Wacana presiden 3 periode ini pun sangat ditolak oleh 8,25 persen responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Sementara yang tidak menjawab sebanyak 2,58 persen dan sangat tidak setuju sebanyak 2,09 persen.

Selain itu, soal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga 2027 juga ditolak oleh publik. Walaupun dengan alasan efektivitas dan efesiensi optimalisasi kinerja pemerintahan.

“Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden tidak setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027," terang Herry.

Adapun yang menyatakan setuju perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hanya 25,42 persen, yang sangat tidak setuju 8,42 persen, sangat setuju 2,75 persen, dan tidak menjawab sebanyak 2,33 persen.

Survei CISA yang dilakukan pada 27-31 Agustus 2021 ini menyasar 1.200 responden di 34 provinsi dan memiliki margin of error 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya