Isu pencabutan Permenkumham Nomor 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, patut diwaspadai.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu siang (4/9).
"Ini perlu hati-hati," tegasnya.
Sebab, kata Mardani, di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini dan mobilitas masyarakat dibatasi namun Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa seenaknya masuk Indonesia tanpa kontrol, apabila Permenkumham itu dicabut.
"Saat masyarakat diminta berkorban diam di rumah dengan PPKM, membuka pintu bagi asing bisa merusak kondisi yang sudah terkontrol," kata Mardani.
Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini meminta pemerintah untuk konsisten dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk publik.
"Pemerintah mesti konsisten dalam kebijakan menjaga dan mengawal pandemi," pungkasnya.
Beredar kabar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, akan segera dicabut.
Pencabutan peraturan itu, kabarnya setelah mempertimbangkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang turun ke level tiga.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir tidak bisa membenarkan kabar tersebut. Oleh karena itu, ia akan menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam rapat Komisi.
"Kita melihat kondisi negara kita, apakah sudah siap untuk dibuka untuk itu (perjalanan WNA), jadi kami akan menanyakan ke Menkumham di rapat nanti," ujar Adies di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9) siang.
