Berita

IMF/Net

Dunia

AS Pertimbangkan Danai Bantuan Kemanusian untuk Rakyat Afghanistan, tapi Tidak untuk Pemerintahannya

SABTU, 04 SEPTEMBER 2021 | 10:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS selama 20 tahun di Afghanistan berakhir, kini fokus beralih ke nasib dan masa depan rakyat sipil di negara tersebut, menyusul dibekukannya dana bantuan dari sejumlah donor utama termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Namun, secercah harapan muncul dari Kongres AS yang menyatakan ada kemungkinan mereka akan membiayai PBB dan badan-badan lain seperti Program Pangan Dunia untuk membantu Afghanistan.

Meskipun demikian, sebuah garis tegas telah ditarik, bantuan itu sudah dipastikan tidak akan secara langsung mendanai pemerintah baru yang dipimpin Taliban. Begitu kata para pembantu Kongres AS, Jumat (3/9).


Amerika Serikat telah menjadi penyandang dana terbesar Afghanistan sejak invasi 2001 untuk menggulingkan Taliban, menyisihkan sekitar 130 miliar dolar AS untuk keamanan, pemerintahan dan pembangunan dan kebutuhan kemanusiaan.

Para pembantu Demokrat yang mengendalikan kedua majelis Kongres dan Partai Republik mengatakan para anggota parlemen hampir pasti akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi dan pengungsi Afghanistan secara internal tetapi tidak untuk pemerintah itu sendiri, setidaknya untuk saat ini.

"Akan sulit untuk meyakinkan anggota Kongres untuk melakukan apa pun yang tampaknya mendukung pemerintah Taliban," kata seorang ajudan senior Demokrat di Senat, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (4/9).

Seorang ajudan senior Senat Republik satu suara dengan pendapat tersebut.

"Partai Republik sama sekali tidak akan mendukung pemberian uang kepada Taliban," kata ajudan Partai Republik itu.

"Kami tidak ingin memberikan uang, sampai orang Amerika dan orang Afghanistan yang bekerja dengan AS dapat meninggalkan Afghanistan," katanya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya