Berita

IMF/Net

Dunia

AS Pertimbangkan Danai Bantuan Kemanusian untuk Rakyat Afghanistan, tapi Tidak untuk Pemerintahannya

SABTU, 04 SEPTEMBER 2021 | 10:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS selama 20 tahun di Afghanistan berakhir, kini fokus beralih ke nasib dan masa depan rakyat sipil di negara tersebut, menyusul dibekukannya dana bantuan dari sejumlah donor utama termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Namun, secercah harapan muncul dari Kongres AS yang menyatakan ada kemungkinan mereka akan membiayai PBB dan badan-badan lain seperti Program Pangan Dunia untuk membantu Afghanistan.

Meskipun demikian, sebuah garis tegas telah ditarik, bantuan itu sudah dipastikan tidak akan secara langsung mendanai pemerintah baru yang dipimpin Taliban. Begitu kata para pembantu Kongres AS, Jumat (3/9).


Amerika Serikat telah menjadi penyandang dana terbesar Afghanistan sejak invasi 2001 untuk menggulingkan Taliban, menyisihkan sekitar 130 miliar dolar AS untuk keamanan, pemerintahan dan pembangunan dan kebutuhan kemanusiaan.

Para pembantu Demokrat yang mengendalikan kedua majelis Kongres dan Partai Republik mengatakan para anggota parlemen hampir pasti akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi dan pengungsi Afghanistan secara internal tetapi tidak untuk pemerintah itu sendiri, setidaknya untuk saat ini.

"Akan sulit untuk meyakinkan anggota Kongres untuk melakukan apa pun yang tampaknya mendukung pemerintah Taliban," kata seorang ajudan senior Demokrat di Senat, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (4/9).

Seorang ajudan senior Senat Republik satu suara dengan pendapat tersebut.

"Partai Republik sama sekali tidak akan mendukung pemberian uang kepada Taliban," kata ajudan Partai Republik itu.

"Kami tidak ingin memberikan uang, sampai orang Amerika dan orang Afghanistan yang bekerja dengan AS dapat meninggalkan Afghanistan," katanya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya