Berita

Taliban/Net

Dunia

Bantah Rumor Formasi Pemerintahan Baru, Taliban Beberkan Alasan Tunda Pengumuman

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021 | 16:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban membantah berbagai laporan media mengenai formasi pemerintahan baru Afghanistan, dengan Mullah Abdul Ghani Baradar akan memimpin pemerintahan.

Dalam laporan Reuters pada Jumat (3/9), sumber-sumber Taliban mengungkap Baradar yang merupakan pendiri dan saat ini mengepalai Kantor Politik Taliban akan memimpin pemerintahan.

Sumber juga mengungkap, putra pendiri Taliban Mullah Mohammad Omar, Mullah Mohammad Yaqoob akan menempati posisi senior di pemerintahan, bersama dengan Sher Mohammad Abbas Stanekzai.


"Semua pemimpin puncak telah tiba di Kabul, di mana persiapan sedang dalam tahap akhir untuk mengumumkan pemerintahan baru," ujar seorang pejabat Taliban.

Namun jurubicara Taliban Zabihullah Mujahid memberikan bantahan ketika dikonfirmasi oleh Sputnik.

Lewat laporan lainnya, Sputnik juga menyebut salah satu alasan penundaan pengumuman pembentukan pemerintahan baru Afghanistan adalah adanya ketidaksepakatan antara Taliban dan jaringan Haqqani.

"Salah satu alasan penundaan pengumuman pemerintah resmi adalah ketidaksepakatan antara Taliban dan Jaringan Haqqani," kata sumber Taliban pada Jumat.

Setelah merebut Kabul pada 15 Agustus dan menguasai negara, Taliban telah berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan menghomati hak asasi manusia. Awal pekan ini, Taliban menyebut pengumuman komposisi pemerintahan baru akan diumumkan pada 3 September atau hari ini.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya