Data Jokowi Bocor, Komisi IX Minta Kemenkes Koordinasi Lakukan Investigasi

Kementerian Kesehatan harus bergerak cepat melakukan investigasi bocornya data sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo di ruang publik.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, instasi yang harus digandeng Kemenkes dalam melakukan investigasi terutama aplikasi PeduliLindungi.

Rahmad menilai persoalan aplikasi dan perlindungan data, Kemenkes memang bukan instansi yang ahli. Karena itu perlu koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Selain koordinasi oleh Kemenkes, lanjut legislator PDI Perjuangan ini, perlu peningkatan pengamanan data-data pribadi masyarakat Indonesia.

"Proses penyempurnaan harus dilakukan, proses perbaikan harus dilakukan lagi kembali, proses peningkatan keamanan juga harus berlapis-lapis. Meskipun kita sadari, kita pahami bahwa Kementerian Kesehatan tidak ahli di bidang siber maupun teknologi ini," kata Rahmad kepada wartawan, Jumat (3/9).

Khusus masalah kebocoran data yang terus berulang hingga turut dialami kepala negara, Rahmad menekankan masalah yang dihadapi saat ini sudah sangat serius.

"Sampai adanya data Pak Jokowi tersebar di medsos itu perlu pendalaman, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunannya," tandasnya.