Berita

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha/Net

Dunia

Tak Terima Dituding Salah Urus Pemerintah, Prayut Chan-o-cha: Tidak Ada Negara yang Punya PDB Tinggi Selama Pandemi

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 14:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di hari kedua sidang mosi tidak percaya yang diajukan terhadapnya, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha membantah tuduhan yang dibuat oleh oposisi bahwa dirinya tidak becus menangani pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan kegagalan ekonomi negara itu.

PM mengatakan bahwa tidak ada negara yang akan memiliki produk domestik bruto (PDB) tinggi selama pandemi.

“Tidak adil bagi oposisi untuk menyebut dampak Covid-19 pada ekonomi sebagai bukti salah urus pemerintah,” kata Prayut, seperti dikutip dari Bangkok post, Kamis (2/9).

“Sementara pemerintah bekerja keras untuk menjernihkan masalah yang mengakar, pandemi melanda dan sekarang membutuhkan upaya dan sumber daya yang substansial untuk dikelola,” ujarnya.

“Juga tidak adil untuk mengklaim bahwa semua yang bisa dilakukan pemerintah adalah terus meminjam uang tanpa mendapatkan imbalan apa pun,” kata dia lagi.

Dalam kesempatan itu, Prayut juga mengungkapkan salah satu usahanya selama pandemic, seperti membuka kembali negara dalam 120 hari dan katanya, pemerintah akan melanjutkan rencana tersebut meskipun harus dilaksanakan hanya sebagian karena situasi Covid-19.

Prayut, bagaimanapun, mengakui pertumbuhan ekonomi negara itu menjadi lambat selama pandemi karena sangat bergantung pada pariwisata, yang telah terpukul oleh pandemi dan diperkirakan akan memakan waktu lama untuk kembali normal.

PM juga mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan oposisi yang menggunakan informasi yang menyimpang dan salah untuk mendukung tuduhannya terhadap dia dan pemerintah.

Dalam protes anti-pemerintah, misalnya, katanya, pihak oposisi mengklaim pengunjuk rasa tidak menggunakan senjata apa pun ketika mereka benar-benar menggunakannya.

“Saya selalu menghormati beberapa orang baik (di kubu oposisi) yang selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan mereka sendiri. Adapun beberapa orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri dan bertujuan untuk menghancurkan kami, tolong hentikan,” katanya.

Julapun Amornvivat, anggota parlemen Partai Pheu Thai untuk Chiang Mai, adalah anggota parlemen oposisi pertama yang berdebat melawan Jenderal Prayut pada hari Rabu.

Julapun mempresentasikan angka untuk mendukung tuduhannya bahwa pemerintah telah gagal total dalam mengelola negara dan situasi ekonominya.

Salah urus, katanya, akan mengakibatkan resesi yang akan berlangsung setidaknya dua tahun.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya