Tak Ingin Buru-buru Akui Pemerintahan Baru Afghanistan, Uni Eropa Ingin Lebih Dulu Pengaruhi Taliban

Seperti banyak negara lainnya, Uni Eropa tidak akan terburu-buru mengakui pemerintahan baru Afghanistan yang akan segera diumumkan oleh Taliban atau bahkan menjalin hubungan resmi.

Direktur Pelaksana Komisi Eropa untuk Asia dan Pasifik Gunnar Wiegand mengatakan, UE akan menjalin hubungan resmi dengan Taliban jika kelompok itu memenuhi persyaratan tertentu, termasuk menghormati hak asasi manusia dan akses tak terbatas bagi pekerja bantuan internasional.

"Tidak ada keraguan di antara negara-negara anggota (UE) dan dalam konteks G7, kita perlu terlibat dengan Taliban, kita perlu berkomunikasi dengan Taliban, kita perlu mempengaruhi Taliban, kita perlu memanfaatkan pengaruhi yang kita miliki," ujarnya di harapan anggota Parlemen Eropa di Brussel, seperti dikutip Reuters, Kamis (2/9).

Wiegand mengatakan, eksekutif Uni Eropa berencana untuk mendapatkan dana 300 juta euro, baik tahun ini dan tahun depan, untuk membuka kembali pemukiman bagi sekitar 30.000 warga Afghanistan.

"Tapi kami tidak akan terburu-buru mengakui formasi baru ini, atau menjalin hubungan resmi," tambahnya.

Wiegand mengatakan tidak jelas apakah Taliban akan dapat memerintah secara efektif, tetapi bagi UE syarat utama untuk hubungan resmi adalah pembentukan pemerintahan transisi yang inklusif dan representatif.

Setelah dua pekan mengambil alih Kabul, Taliban belum menunjuk atau mengumumkan pemerintahan barunya.

Di samping itu, Wiegand juga menyerukan evaluasi mengenai kehadiran Amerika Serikat (AS) dan NATO di Afghanistan selama 20 tahun terakhir, yang justru memicu evakuasi besar-besaran yang kacau.

"Kami harus membuat penilaian tentang alasan mengapa kehancuran seperti itu mungkin terjadi. Kami harus belajar pelajaran untuk situasi serupa, dan ini akan menjadi penilaian yang dimulai sekarang," pungkasnya.