Berita

Perdana Menteri Scott Morrison /Net

Dunia

Jubir Shaheen Sangkal Semua Tuduhan Australia, Tindakan Taliban Terhadap Pasukan Asing adalah Hak untuk Bela Negara

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 06:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perang selama 20 tahun di Afghanistan yang dipimpin AS telah mengorbankan ribuan personel militer, termasuk dari negara sekutu mereka, Australia.

Secara khusus, dalam wawancaranya bersama 9News baru-baru ini, Juru Bicara Taliban Suhail Shaheen menyoroti kematian 41 tentara Australia selama perang di Afghanistan yang ia sebut mati sia-sia.

Dia juga mengatakan apa yang dilakukan Taliban terhadap pasukan sekutu AS adalah hak untuk membela negaranya.


“Jika pasukan negara saya menyerang negara Anda, menduduki negara Anda dan mereka mati, apa yang akan Anda katakan? Apakah Anda akan mengatakan mereka datang ke sini untuk sesuatu yang ilegal? Atau mengatakan itu adalah hak mereka untuk menyerang negara Anda? Hal yang sama berlaku untuk negara saya, Afghanistan," ucap Shaheen.

Mengenai berita bahwa kelompoknya telah menyerang warga Australia, Shaheen jelas-jelas membantahnya, meskipun muncul video seorang ayah Adelaide yang berlumuran darah dan dalam pergumulan dengan Taliban.

"Tidak ada yang (dengan sengaja) menargetkan mereka, atau nyawa mereka terancam, tidak!" kata Shaheen.

Afghanistan di bawah kendali Taliban adalah menginginkan perdamaian. Shaheen secara terbuka menuduh Perdana Menteri Scott Morrison memandang Taliban mendasarkan kebijakan pada propaganda dan berita palsu.

"Beberapa orang Australia bias, mereka harus membuat pendirian mereka menjadi lebih pragmatis," kata Shaheen.

Orang-orang harus harus adil terhadap penilaian mereka, tambahnya.

Shaheen juga membantah laporan yang disiarkan oleh 9News bahwa wanita Afghanistan telah diculik oleh Taliban, mengatakan itu akan menjadi pelanggaran hukum jika memang benar terjadi.

Sementara untuk orang-orang yang melarikan diri dari Afghanistan, Shaheen menyebutnya sebagai "economic migrants".

Saat ditanya mengenai hak-hak perempuan, Shaheen mengatakan, wanita dan anak perempuan berhak atas pendidikan. Namun, ia tidak dapat menjamin bahwa mereka akan diizinkan berkarir di pemerintahan yang baru dibentuk. Hal itu masih menjadi pembahasan panjang yang menurutnya akan dibicarakan lagi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya