Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Hukum

Di Sidang Gugatan Pedagang Angkringan Terbongkar Penunjukkan Luhut Panjaitan sebagai Kordinator PPKM Hanya Secara Lisan

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sidang gugatan pedagang angkringan terkait perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) berlangsung virtual, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Rabu (1/9).

Koordinator Kuasa Hukum Pedagang Angkringan, Viktor Santoso Tandiasa menjelaskan, pihaknya mengikuti jalannya sidang tersebut yang isinya juga menggugat keputusan Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali.

"Sudah selesai tahap persiapan, dan akan masuk pada agenda pembacaan gugatan secara online pada hari Rabu, 8 September 2021," ujar Viktor dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (2/9).

Namun dalam sidang kemarin, Viktor mendapatkan satu hal yang menarik. Di mana, terungkap fakta yang dibenarkan oleh Tergugat yang diwakili oleh Tim dari Sekretariat Negara yang mengakui penunjukkan Luhut non prosedural.

"Bahwa Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) hanya dilakukan oleh Presiden secara Lisan, tanpa adanya Produk Hukum seperti Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden," ucapnya.

Dari fakta persidangan itu, Viktor dan timnya yakin terdapat tindakan melanggar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan juga melanggar urusan administrasi pemerintahan oleh Jokowi selaku Presiden RI.

"Perlu diingat bahwa urusan administrasi pemerintahan harus tertib administrasi, di mana setiap pejabat TUN/pejabat negara/penyelenggaran negara yang diberikan Tugas harus memiliki legalitas yang jelas, tidak bisa hanya ditunjuk secara lisan," demikian Viktor.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Rekayasa One Way Jalan Tol Jadi Bukti Infrastruktur Didesain Secara Ngawur

Minggu, 08 Mei 2022 | 07:55

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

Soal Duet AH-AHY, Pengamat: Tidak Perlu Repot Cari Partai Lain Lagi

Minggu, 08 Mei 2022 | 12:25

Imran Khan: Menjatuhkan Nuklir ke Pakistan Akan Lebih Baik Daripada Menyerahkan Negara Ini Kepada Pencuri

Sabtu, 14 Mei 2022 | 18:58

UPDATE

Proyek Satelit Bakti Kominfo Rawan Penyimpangan, CBA Desak KPK Turun Tangan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:32

Megawati Tak Hadiri Acara KPK, Wasekjen PDIP: Tak Selalu Harus Hadir, Ibu Menugaskan Saya

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:31

Biden: Supremasi Kulit Putih Sudah Meracuni Bangsa Amerika Serikat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:24

Hanya 4 Ketum yang Hadir di Acara PCB KPK, 16 Parpol Lainnya Diwakilkan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:11

Furqan AMC: Pembatalan Gorden Rumah Dinas DPR adalah Kemenangan Rakyat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:06

New York Siaga Tinggi Covid, Warga Diminta Pakai Masker dan Hindari Kumpul-kumpul Tidak Penting

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:05

Rancangan PKPU Jadwal Belum Ditetapkan, Perludem Pertanyakan Kepastian Penyelenggaraan Pemilu

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:55

Singapura Anggap UAS Sebar Paham Ekstremis, Fadli Zon: Hak Apa Mereka Menghakimi UAS?

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:48

Fahri Hamzah: Menolak Perjalanan Pribadi Seorang Ustaz Bukan Tindakan Keimigrasian yang Beradab

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:41

Pidato di Cannes Film Festival, Zelensky: Kita Butuh Charlie Chaplin Baru yang Bisa Melawan Diktator

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:38

Selengkapnya