Berita

Tangkapan layar Mensos Risma marah saat kunker ke Jember, Jawa Timur/Repro

Politik

Gaya Risma Marah-marah Tiru Ahok Sudah Usang, Sekarang Zaman Santun dan Solutif seperti Anies

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 15:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Saran dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid agar Mensos Tri Rismaharini mundur dari jabatannya dinilai sudah tepat. Tidak sepatutnya Menteri hanya bisa marah-marah tanpa evaluasi dan solusi konkret terkait dalam hal ini distribusi Bansos di Jember.

Sebab, pesona politik marah-marah yang dituju Risma seperti meniru mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dinilai sudah tidak efektif untuk mengerek elektoral politik.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu siang (1/9).


"Gaya marah-marah seperti Ahok itu gaya usang. Lagian tak perlu marah-marah juga untuk bisa menyelesaikan masalah. Sepelik dan sebesar apapun masalah itu," kata Ujang Komarudin.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menghadapi masalah dengan kalem dan memberikan solusi agaknya lebih elegan. Sebaiknya, kata Ujang, Mensos Risma meniru mantan Mendikbud-RI itu.

"Karena gaya marah-marah itu gaya tak disukai birokrasi dan publik. Karena gaya marah-marah itu tak pernah jadi solusi," tuturnya.

"Jika ada persoalan di jajaran bawahannya atau di birokrasinya, mestinya diperbaiki melalui ucapan yang baik, berikan keteladanan, dan berikan contoh yang baik," demikian Ujang Komarudin.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid sebelumnya menyarankan agar Risma mundur dari jabatan menteri jika memang sudah tidak bisa mencari solusi.

"Tidak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur aja. Artinya kan enggak mampu bekerja," ujar Jazilul di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8).

Menurut Wakil Ketua MPR RI fraksi PKB ini, aksi marah-marah Risma membuktikan ketidakmampuan mengkoordinir anak buahnya yang seharusnya bisa dievaluasi di internal Kementerian Sosial. Apalagi, penyaluran Bansos yang dipersoalkan Risma merupakan kewenangan Kementerian Sosial RI.

"Oleh sebab itu yang dipentingkan hari ini koreksi yang di dalam (pegawai Kemensos)," kata Jazilul.

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, sebelumnya mengamuk lagi di sebuah forum saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dalam sebuah video yang beredar di jagat maya, mantan Walikota Surabaya itu terlihat menuding-nuding lembaga perbankan, yang kemudian meminta semua pihak untuk bersinergi agar penyaluran bansos tidak lagi terlambat.

"Omong kosong. Itu sebenarnya kita yang harus jawab. Sementara kamu seperti itu," cetus Risma sembari menunjuk ke arah pihak yang ia tuding dengan nada tinggi.

Teranyar, Risma marah-marah lagi pada sejumlah kepala dinsos di Riau. Ia menyatakan banyak bantuan PKH dan BST yang tak terdistribusi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya