Berita

Penyerahan Anugerah Kebudayaan 2021 dalam Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Jakarta./Ist

Nusantara

PWI Mencari Walikota dan Bupati Berprestasi di Era Pandemi

RABU, 01 SEPTEMBER 2021 | 12:41 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan kembali memberikan Anugerah Kebudayaan kepada walikota dan bupati yang dinilai memiliki prestasi dalam memajukan pembangunan daerahnya.

Anugerah Kebudayaan 2022 akan diserahkan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, bulan Februari tahun depan.  

Informasi yang diperoleh redaksi dari Panitia HPN menyebutkan bahwa tema utama Anugerah Kebudayaan 2022 terkait dengan upaya memenangkan kesehatan dan  kemanusiaan, serta perilaku baru, berbasis informasi dan kebudayaan.


“​Dengan tituk berat atau tema tersebut, kita berharap mendapatkan sosok-sosok bupati/walikota yang inspiratif  dalam mewujudkan "perilaku baru" bagi warganya, dengan cara-cara inovatif. Di tengah-tengah dunia yang juga melakukan inovasi-inovasi dan perilaku baru," ujar Ketua Umum Atal S. Depari dalam keterangannya, Rabu siang (1/9).

Dalam keterangan yang sama, Ketua Anugerah Kebudayaan 2022, Yusuf Susilo Hartono, menambahkan, pendaftaran dibuka dari hari ini, 1 September sampai 1 November mendatang.

"Penjelasan untuk ini, akan dilakukan via zoominar, 9 September 2022," tutur Yusuf yang dikenal sebagai pencetus acara ini.

Proses penyerahan Anugerah Kebudayaan terdiri dari lima tahap. Pertama, sosialisasi, dimana  pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan proposal dan video.

Kedua, penjurian oleh Tim Juri  yang terdiri dari akademisi, budayawan, pelaku seni, wartawan kebudayaan, dan wakil PWI. Ketiga, presentasi dan verifikasi 10 walikota dan bupati yang proposal dan videonya terbaik.

Keempat, pengumuman nominator penerima Anugerah Kebudayaan 2022. Kelima, penyerahan penghargaan pada puncak HPN 2022 yang biasanyadihadiri Presiden.  

Anugerah Kebudayaan PWI pertama kali diselenggarakan pada HPN 2016 di Lombok, NTB, di era Ketua Umum PWI Margiono. Sampai HPN 2021 di era Atal S. Depari, penerima pengharagaan tercatat sebanyak 27 walikota dan bupati.

Di antaranya adalah Walikota Bandung (2013-2018) Ridwan Kamil, Bupati Banyuwangi (2016-2021) Abdullah Azwar Anas, Bupati Wakatobi (2011-2016) Hugua, Walikota Baubau H. AS Tamrin, Bupati Luwu Utara Hj.Indah Putri Indriani, Bupati Tubaba Umar Ahmad, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Walikota Ambon Richard Louhenapessy,Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie, dan Walikota Mojokerto Ika Puspitasari.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya