Berita

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin saat tiba di Gedung Merah Putih KPK/RMOL

Hukum

OTT KPK, Momentum Kikis Budaya “Dagang Jabatan”

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 08:33 WIB | LAPORAN: TUTI NURKHOMARIYAH

Akhir-akhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat aktif membongkar kasus jual beli jabatan di berbagai kota dan kabupaten.

Setelah menetapkan Walikota nonaktif Tanjungbalai (Kepulauan Riau), Syahrial, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemkot Tanjungbalai, tim KPK (Senin, 30/08) bergerak ke Jawa Timur untuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Probolinggo. 

Tak tanggung-tanggung, KPK menggaruk Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin, beserta 8 orang lainnya atas dugaan jual beli jabatan kepala desa di kabupaten tersebut.


Keaktifan KPK dalam membongkar kasus-kasus “dagang jabatan” itu mendapatkan apresiasi positif dari kalangan aktivis 98. Samsul Joyobintoro, mantan pegiat SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) Yogyakarta berharap, rangkaian OTT yang dilakukan KPK menjadi momentum untuk mengikis budaya transaksional dalam penentuan jabatan di berbagai organisasi pemerintahan daerah.

“Di samping kemungkinan adanya permintaan uang dari mereka yang memiliki kekuasan mengangkat pejabat, banyak pula yang mengganggap wajar pemberian tanda terima kasih atas pengangkatan seseorang menjadi pejabat. Kebiasaan negatif semacam ini harus disudahi,” ujarnya kepada redaksi, hari ini, Selasa (31/08).

Menurut Samsul, birokrasi pemerintah harus memiliki komitmen nyata dalam memberantas budaya “dagang jabatan”, antara lain dengan menerapkan sistem meritokrasi yang berbasis pada hasil kinerja. Promosi pada jabatan-jabatan pemerintahan, kata Samsul, haruslah dilandaskan pada penilaian kinerja yang obyektif dan transparan.

“Selain dengan penindakan hukum yang keras, transaksi jabatan itu paling mungkin diatasi dengan penerapan sistem baru yang menutup rapat celah korupsi,” pungkas alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya