Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir/Repro
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berpandangan bahwa pendekatan moderasi harusnya dikedepankan untuk menghadapi paham-paham radikal-ekstrem yang masih bercokol di bangsa ini.
Pasalnya, jika pendekatan paham radikal-ekstrem dihadapi kontra-radikal atau deradikalisasi yang ekstrem pula maka akan melahirkan radikal-ekstrem baru, yang itu jelas bertentangan dengan Pancasila.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dalam pidato kebangsaan bertajuk "Indonesia Moderat, Indonesia Milik Semua!" yang disiarkan secara live di kanal YouTube TV Muhammadiyah, pada Senin siang (30/8).
"Jika ingin menjalankan Pancasila yang moderat, maka strategi membangun dan mengembangkan pemikiran keindonesiaan pun semestinya menempuh jalan moderat atau moderasi, bukan melalui pendekatan kontra-radikal atau deradikalisasi yang ekstrem," ujar Haedar Nashir.
Ia menuturkan, isu-isu kontroversial seputar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Survei Lingkungan Belajar (SLB), lomba pidato tentang hukum menghormat bendera yang diselenggarakan oleh BPIP dan pemikiran-pemikiran pro-kontra lainnya mesti dihindari.
Hedar Nashir menekankan, Pancasila harus betul-betul harus diletakkan bersama tiga pilar lainnya yaitu NKRI, UUD 1945, dan Kebhinekaan sebagai ideologi jalan tengah yang moderat.
Haedar menegaskan, segala paham radikal-ekstrem tidaklah sejalan dengan Pancasila. Namun, pendekatan untuk menghadapi paham radikal-ekstrem pun tidak semestinya dengan cara yang radikal-esktrem pula.
"Karena selain akan melahirkan radikal-ekstrem baru pada saat yang sama bertentangan dengan jiwa Pancasila," tegasnya.
Pikiran-pikiran “loyalis†maupun “kritis†yang hidup di tubuh bangsa Indonesia, kata Haedar, seyogyanya mengandung pikiran dan cara-cara yang moderat atau jalan tengah serta tidak berparadigma radikal-ekstrem.
"Inilah jiwa dan karakter Indonesia berdasarkan Pancasila yang moderat, Indonesia Jalan Tengah!," tandasnya.
