Berita

Syahrial saat digiring ke rutan KPK./Net

Hukum

KPK Tersangkakan Syahrial, Pengamat: Lelang Jabatan Jangan Pertimbangkan "Isi Tas"

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 11:20 WIB | LAPORAN: TUTI NURKHOMARIYAH

Baru-baru ini, KPK menetapkan Walikota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial dan  Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai, Yusmada sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait lelang mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019.

Penetapan tersangka Syahrial dan Yusmada itu, diharapkan menjadi momentum bagi KPK dan publik untuk mengawasi lebih cermat proses lelang jabatan yang sedang terjadi di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Apalagi, Pemprov Kepri saat ini sedang melakukan lelang jabatan terbuka untuk posisi Sekda dan enam jabatan eselon II.

“Kasus Tanjungbalai harus jadi peringatan bagi Pemprov dan Pemkab serta Pemkot di Kepri untuk tidak main-main dengan seleksi terbuka penempatan pegawai atau lelang jabatan,” ujar Roby Patria, pengamat politik dari UMRAH (Universitas Maritim Raja Ali Haji), Tanjungpinang kepada redaksi, Senin (30/8).


Menurut Roby, penunjukan figur ASN untuk menduduki jabatan tertentu lantaran yang bersangkutan memberikan suap kepada pejabat yang berwenang merupakan pengkhianatan kepada publik. Sebab, ketika penunjukan tersebut kurang memperhitungkan faktor integritas dan kapasitas serta hanya mempertimbangkan ‘isi tas’ yang bersangkutan, maka pelayanan publik tidak dapat dijalankan secara maksimal.

“Korupsi dalam lelang jabatan bertentangan dengan prinsip good governance dan clean government, yang pada akhirnya juga membuat birokrasi tidak efektif,” jelas Roby.

Kandidat doktor dari sebuah universitas di Malaysia itu menambahkan, KPK harus memikirkan tindakan yang lebih keras pada para “mafia jabatan” agar benar-benar memberikan efek jera pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan serupa.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya