Lantik DPW MAKN NTT, Ketua DPD RI Puji Eksistensi Kerajaan Nusantara

Eksistensi kerajaan dan kesultanan di Tanah Air dipuji Ketua DPD RI, AA LaNyalla  Mahmud Mattalitti. Menurutnya, eksistensi ini dibutuhkan lantaran kerajaan adalah fondasi negara.

Pujian terhadap eksistensi kerajaan-kerajaan nusantara disampaikan LaNyalla saat melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Nusa Tenggara Timur (NTT), di Ballroom Hotel Aston, Kupang, Minggu (29/8).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Raja Kupang Leopold Nisnoni, DK 37 MAKN Raja Nusak Termanu Vicoas Amalo, Raja Amarasi Robert Yesaya Koroh, dan Raja Babau Jan Christofel Benyamin.

Sementara deretan senator yang hadir adalah Bustami Zainuddin asal Lampung, Andi Muh Ihsan dari Sulawesi Selatan, serta dua Senator NTT Asyera Respati Wundalero dan Angelius Wake Kako. Turut hadir Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Dr Yurisman Star.

LaNyalla menjelaskan, kepengurusan DPW MAKN NTT melengkapi kepengurusan Majelis Adat Kerajaan Nusantara yang terbentuk tanggal 7 Agustus 2019 silam. Katanya, organisasi ini didirikan untuk kepentingan dan eksistensi kerajaan dan keraton serta kesultanan Nusantara, demi menjaga marwah budaya Indonesia.

LaNyalla mengucapkan rasa syukurnya atas eksistensi kerajaan-kerajaan nusantara. Karena baginya, eksistensi tersebut membuktikan kejayaan Nusantara di masa lampau.

Di mana Indonesia sebagai negeri yang makmur, menurutnya, memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Bahkan tercatat dalam sejarah dunia dan kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki peradaban yang unggul.

"Namun seiring berjalannya waktu, eksistensi dan peranan penting Kerajaan Nusantara sebagai penjaga marwah bangsa Indonesia mengalami penurunan," ujar LaNyalla dalam ketrangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (29/8).

Bahkan, Senator asal Jawa Timur itu ini menyebut peran dan posisi Kerajaan Nusantara semakin ditinggalkan dalam menentukan arah pembangunan dan perjalanan bangsa. Dikatakan LaNyalla, hal itulah yang mendorong DPD RI terus memperjuangkan keberadaan kerajaan nusantara.

"Sebagai wakil daerah di tingkat nasional, DPD RI berkomitmen mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengakui dan menghormati kerajaan Nusantara. Saya pun konsisten menjalankan amanat Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," terangnya.

Mantan Ketua Umum PSSI ni menjelaskan, Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 sendiri berbunyi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu pun berharap kehadiran MAKN bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan Kerajaan Nusantara, dengan cara selalu solid, amanah, serta mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan Kerajaan Nusantara.

"Sekaligus menjadikan Kerajaan Nusantara sebagai pusat peradaban dari seluruh proses peralihan jaman, serta dapat memberikan Nilai Agung terhadap kebudayaan Indonesia yang Adiluhung," katanya.


Dalam kesempataan yang sama, Raja Termanu, Vicoas Amalo, menyampaikan harapannya dengan deklarasi MAKN NTT ini bisa membuat kerajaan NTT semakin eksis, dan bisa terus membantu membangun NTT semakin maju lagi.

"Tentunya juga kembali membangun negeri Indonesia yang kita cintai ini, "ucap Vicoas Amalo.

Dalam sambutan resminya, Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Yani WS Koeswodidjoyo mengatakan, pelantikan ini adalah awal dari kebangkitan kerajaan di NTT. Ia bersyukur dan beruntung memiliki pembina MAKN ialah Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti.

"Karena dengan dukungan beliau, maka kerajaan-kerajaan kembali bergetar hidup dan bisa menjaga budaya dan sejarah tanah air. Karena semua orang tahu, bahwa lahirnya Indonesia seperti sekarang ini adalah berkat Kerajaan-kerajaan di Nusantara," tutur Yani WS Koeswodidjoyo menambahkan.